Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Banggar DPR
 
Dharnawati Akui Fee Lima Persen Untuk Banggar | Saturday 01 Oct 2011 00:18:41

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dharnawati kembali menegaskan ada fee sebesar 5 persen untuk Badan Anggaran (Banggar) DPR, agar bisa mendapatkan proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). "Setahu saya lima persen yang ke (Banggar) DPR," kata dia kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/9).

Pengusaha ini juga menga
...

Ancaman Mundur Hanya Sekedar Gertakan Tamsil | Friday 30 Sep 2011 19:04:21

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ancaman Tamsil Linrung untuk mundur sebagai pimpinan anggota DPR sekaligus pimpinan Badan Anggaran (Banggar), ternyata hanya sebatas ancaman. Pasalnya, hingga kinia ia belum juga mengajukan surat resmi atas niatnya tersebut. Fraksi PKS di DPR pun sama sekali belum memprosesnya.

“Tidak…tidak. Saya tidak mengirim surat
...

Tamsil Linrung Ancam Mundur dari DPR | Thursday 29 Sep 2011 17:51:36

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Ketua Badan Anggar (Banggar) DPR Tamsil Linrung siap mengundurkan diri sebagai pimpinan badan tersebut sekaligus anggota DPR. "Mundur dari pimpinan Banggar boleh, anggota Banggar dan anggota DPR sekalipun," kata Tamsil kepada wartawan di gedung DPR, Jakarta, Kamis (29/9).

Alasannya, menurut dia, tidak mengetahui
...

Aksi Boikot Tunjukan Kualitas Banggar Rendah | Tuesday 27 Sep 2011 22:57:43

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap Badan Anggaran (Banggar) DPR menghentikan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012 terus mendapat kecaman. Selain diaggap memalukan, tindakan itu sekaligus menunjukkan buruknya kualitas DPR.

"Banggar sama sekali tidak berhak melakukan aksi boikot di DPR. Mereka membawa amanah rak
...

Pimpinan Banggar Dilaporkan Kepada BK DPR | Tuesday 27 Sep 2011 22:17:06

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi boikot yang dilakukan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR dianggap sudah keterlaluan. Atas sikap seperti ini, Indonesian Parliamentary Center (IPC) melaporkan pimpinan badan kelengkapan Dewan kepada Badan Kehormatan (BK) DPR.

Bahkan, IPC mendesak DPR untuk segera mengganti pimpinan Banggar tersebut. Selain itu
...

Pemerintah Yakin Banggar Akan Bahas RAPBN 2012 | Monday 26 Sep 2011 18:26:46

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap ‘ngambek’ Badan Anggaran (Banggar) DPR yang dilanjutkan dengan mogok membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2012, diharapkan tidak berlangsung lama. Keyakinan ini disampaikan Menko Perekonomian Hatta Rajasa kepada wartawan di kantornya, Jakarta, Senin (26/9).

Ia merasa optimistis Bangg
...

Mogok Bahas RAPBN, Sikap Pimpinan Banggar Kekanak-kanakan | Friday 23 Sep 2011 17:47:27

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap empat pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang ‘ngambek’ dan akan mogok membahas Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2012 merupakan tindakan kekanak-kanakan. Mestinya mereka menyadari bahwa tidak kebal hukum dan pemeriksaan KPK terhadapnya juga merupakan bagian dari proses hukum.

"Jika Bangga
...

KPK Akan Periksa Ketua Banggar DPR | Monday 19 Sep 2011 19:55:54

JAKARTA (Berita Hukum.com) – Tim penyidik tak hanya mengagendakan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Mirwan Amir. Ternyata, KPK juga telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap Ketua Bangggar DPR Melchias Marcus Mekeng dan dua orang wakil Ketua Banggar lainnya, yakni Tamsil Linrung dan Olly Dondokambey.

“Sudah saya cek lag
...

KPK Mulai Bidik Banggar DPR | Monday 19 Sep 2011 17:59:26

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Penyidikan kasus dugaan korupsi Kemenakertrans terkait program percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrasi, mulai menyasar kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai menjadwalkan pemeriksaan terhadap Wakil Ketua Banggar DPR Mirwan Amir pada Selasa (20/9).

Mirwan
...

Awasi Banggar Langsung, DPR Mau Jerumuskan KPK dan BPK | Sunday 18 Sep 2011 23:30:18

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Keinginan pimpinan DPR untuk melibatkan KPK dan BPK dalam rapat-rapat Banggar diduga sebagai upaya untuk menjerumuskan kedua lembaga tersebut dalam kepentingan politik. Seharusnya, DPR melakukan pembenahan mekanisme anggaran.

Pembenahan tersebut dapat dilakukan dengan tidak memberikan anggaran yang besar terhadap ke
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Terbukti bersalah, Nadiem dijatuhkan vonis 10 tahun penjara
Klarifikasi Tuduhan PETI, Kuasa Hukum PT Harmoni Alam Manise Beberkan Fakta
Hotman Paris Protes dan Tuding Kalapas Cipinang Diskriminasi soal Penahanan Razman Arif Nasution
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
Kerusuhan pengibaran bendera bulan bintang di Hari Damai Aceh - "Masalah bendera seperti api dalam sekam"
Begini Sibuknya Polri Distribusikan Bantuan Logistik Kapolri untuk Korban Gempa di Flores
Bareskrim gerebek Five Star Denpasar, tangkap 53 orang, manajemen terlibat?


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]