|
|||||
| Tuntaskan PR BPJS Kesehatan, Rakyat Jangan Dibebani Defisit BPJS | 2019-11-14 18:58:22 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Pemerintah kenaikan iuran BPJS Kesehatan bagi peserta bukan penerima upah (PBPU) dan bukan pekerja (BP) mendapatkan penolakan dari Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Ansory Siregar. Pemerintah diminta segera mencari solusi konkret untuk memberikan subsidi bagi peserta BPJS Kesehatan kelas III, termasuk menutup defisit ya ...Berita Selengkapnya |
||||
| Komisi IX Upayakan Iuran BPJS Kesehatan Peserta Mandiri Tidak Naik | 2019-11-13 05:31:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mengungkapkan, sampai saat ini Komisi IX DPR RI masih mencari cara agar iuran BPJS Kesehatan untuk peserta mandiri tidak naik. Pernyataan tersebut dia ungkapkan saat diskusi Forum Legislasi dengan tema 'Bagaimana Solusi Perpres BPJS?' |
||||
| Legislator Pertanyakan Tidaklanjut Rekomendasi BPKP kepada BPJS Kesehatan | 2019-11-08 13:15:42 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay mempertanyakan tindak lanjut dari rekomendasi Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bidang Kesehatan setelah melakukan audit terhadap lembaga tersebut beberapa waktu lalu. |
||||
| Komisi IX Geram Iuran BPJS Kesehatan Kelas III Ikut Naik | 2019-11-07 13:06:09 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh geram kepada pemerintah terutama pada Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terkait kenaikan iuran dan defisit BPJS Kesehatan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar di Ruang Rapat K ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemerintah Diminta Tinjau Ulang Keputusan Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan | 2019-11-01 06:21:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Ashabul Kahfi meminta Pemerintah meninjau ulang kenaikan iuran BPJS Kesehatan yang tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Jaminan Kesehatan. Aturan ini diteken Presiden Joko Widodo dan diundangkan pada 24 Oktober 2019, serta berlaku sejak tanggal yang sama. |
||||
| Pemkab Gorontalo menandatangani Kerjasama MoU dengan Pihak BPJS | 2019-10-23 22:56:03 | |||||
 |
GORONTALO, Berita HUKUM - Pemerintah Kabupaten Gorontalo, Bekerjasama dan Menandatangani Kontrak MoU dengan Pihak BPJS Kesehatan Gorontalo sehubungan dengan adanya pengalihan kepesertaan dari Aparatur Desa ke Mandiri. Rabu (23/10) di Ruang Pertemuan Ruang kerja Sekda Lantai II Bupati Gorontalo. |
||||
| Kajari Gunung Mas Bersama Tim BPJS Sosialisasi JKN dan KIS | 2019-09-12 22:22:55 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kejaksaan Negeri (Kejari) Gunung Mas (Gumas) berkerjasama dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Palangka Raya. Mereka melakukan sosialisasi program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) bagi para karyawan yang bekerja di perusahaan khususnya usaha mikro di wilayah Kabupaten ...Berita Selengkapnya |
||||
| Menaikkan Iuran BPJS Melawan Logika Sosial | 2019-09-07 06:27:41 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemerintah menaikkan iuran jaminan kesehatan telah menegasikan fungsi sosial yang mesti diemban lembaga BPJS Kesehatan. Defisit yang dialami BPJS Kesehatan tidak harus dibebankan kepada masyarakat. Negara harus mempertimbangan kemampuan warganya. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Korpolkam) ...Berita Selengkapnya |
||||
| Defisit BPJS Kesehatan Harus Dicarikan Solusi | 2019-08-27 20:38:26 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUm - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mendesak kepada pemerintah untuk segera mencari solusi dan perbaikan dari permasalahan defisit biaya Badan Penyelenggara Jamian Sosial (BPJS) Kesehatan, pasalnya ini sudah terjadi betahun-tahun dan tidak ditemukan jalan keluarnya. |
||||
| Duuh, Jokowi Urus BPJS Nyerah tapi Mau Pindahin Ibu Kota | 2019-08-26 02:48:22 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade mengaku bingung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang punya rencana memindahkan ibu kota dari Jakarta ke Pulau Kalimantan tapi terkait urusan BPJS Kesehatan tidak bisa mengatasinya. |
||||
|
|||||
