MEDAN (BeritaHUKUM.com) – Aksi unjuk rasa menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di Bandara Polonia, Medan, Sumatra Utara (Sumut), Senin (26/3), berakhir ricuh. Hal ini terjadi menjelang sore. Petugas keamanan beberapa kali melepaskan tembakan.

Dari laporan kontributor BeritaHUKUM.com di Medan, menyebutkan bahwa sejumlah pen ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah meminta DPR secepatnya untuk mengesahkan draf RAPBN-P menjadi APBN-P 2012. Dalam salah satu pasalnya, termuat pasal tentang kebijakan pemerintah untuk menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi.

"Saya mengetahui RAPBN-P 2012 sedang dibahas di DPR. Saya minta seluruh jajaran kabinet harus betul-betul m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski mendapat penolakan dari sebagian anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR, pemerintah akan tetap memperjuangkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Langkah ini harus diambil, agar makin tidak memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Berat rasanya kalau pemerintah tidak menaikkan h ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri secara tegas menyatakan bahwa partainya menolak rencana pemerintahan SBY-Boediono untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Jadi, PDIP bersikap bahwa tidak ada penaikan harga BBM pada saat sekarang ini. Itulah pengarahan saya untuk masalah BBM kepada kader P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Konsolidasi Nasional Mahasiswa Indonesia (Konami) mengelar aksi di depan Istana Negara, Jakarta, Senin (12/3). Mereka menuntut pemerintahan SBY-Boediono untuk membatalkan rencana menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

Sebelum mereka menggelar aksi di Istana Negara, m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pembahasan APBN-P 2012 yang segera dibahas dalam Maret ini harus menjadi momen bagi DPR dan pemerintah untuk menghitung ulang biaya-biaya komponen dasar produksi minyak. Pasalnya, selama ini masalah etrsebut menjadi alasan untuk menaikkan harga BBM bersubsidi sebesar Rp 1.500 per liter.

"Masalah mendasar yang terjadi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi unjuk rasa pemanasan menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi, mulai dilakukan hanya dengan ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja. Aksi ini mereka gelar di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis (8/3). Unjuk rasa yang hanya dijaga puluhan polisi ini, benar-benar berlangsung tertib dan damai hing ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Partai Golkar mendukung pemerintah untuk menaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Sikap ini ditunjukannya, menyusul hasil pertemuan dalam forum Sekretariat Gabungan Partai Politik Koalisi (Setgab) pada Minggu (4/2) malam kemarin.

"Partai Golkar menyerahkan (kenaikan harga BBM) kepada pemerintah. Tapi evaluasi harus d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Untuk mengendalikan subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM), Pemerintah mengajukan dua opsi kebijakan. Diantaranya menaikkan harga jual eceran premium dan solar sebesar Rp 1.500/liter atau memberikan subsidi secara konstan atau tetap sebesar Rp 2.000/liter.

Hal itulah yang diutarakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Sejumlah kalangan meminta pemerintah tidak menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Tarif Dasar Listrik (TDL) secara bersamaan pada 2012. Jika hal itu terjadi, maka akan memicu inflasi makin tinggi. Selain itu dibutuhkan edukasi terhadap masyarakat agar lebih siap menghadapi kenaikan BBM.

Hal itulah yang diutara ...Berita Selengkapnya