JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 untuk menjadi Undang-Undang (UU). Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon selaku Pimpinan Rapat pun menanyakan persetujuan itu kepada seluruh Anggota Dewan yang hadir. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Paripurna DPR RI menyepakati hasil rumusan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2019, yang telah melakukan rapat pada tanggal 2-4 Juli 2018, serta Tim Perumus dari masing-masing Panja yang telah melakukan pembahasan pada 9 Juli 2018 yang l ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Gerindra menyatakan penolakannya terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban Atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017. F-Gerindra menilai, capaian pembangunan yang dilakukan pemerintah saat ini jauh dari target yang ditetapkan. Sehingga penting untuk terus ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR RI menerima Pokok-pokok Keterangan Pemerintah mengenai Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2017 yang disampaikan oleh Menteri Keuangan RI. Dari laporan yang disampaikan Menkeu di hadapan Rapat Paripurna, DPR RI meminta pemerintah u ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bila prediksi pemerintah tepat dalam menyusun asumsi makro ekonomi, maka selama tahun berjalan tak perlu lagi ada pembahasan APBN Perubahan pada 2018 ini. Sampai saat ini pemerintah memang belum mengajukan usulan perubahan anggaran, walau banyak asumsi yang sebenarnya meleset.

Anggota Badan Anggaran DPR RI Bambang Haryo S ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Defisit APBN-P 2017 hingga akhir November sudah mencapai 2,2 persen. Dari penerimaan dan belanja yang ada, angka defisit diperkirakan akan menyentuh 2,92 persen. Pemerintah wajib berhati-hati, karena sudah mendekati zona warning yang disyaratkan UU Keuangan Negara sebesar 3 persen.

Demikian dikemukakan anggota Komisi XI D ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Target penerimaan pada APBN-P 2017 yang dipatok sebesar Rp 1.736 triliun terancam tidak tercapai. Penerimaan 70 persen yang bersumber dari pajak sebesar Rp 1.283,6 triliun itu, masih kerap diwarnai pencitraan daripada menghadirkan potensi penerimaan yang lebih kreatif.

Penegasan ini disampaikan Anggota Komisi XI DPR RI He ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar meminta pemerintah melakukan mitigasi dan antisipasi kenaikan harga minyak dunia yang saat ini sudah mencapai 65 USD / Barel. Jika kenaikan ini terus terjadi dalam jangka panjang tentu saja akan mempengaruhi Anggaran Penerimaan Belanja Negara (APBN) tahun 2018 yang telah mematok Interna ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono mempertanyakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2018 yang telah diselundupi oleh Penyertaan Modal Negara (PMN) untuk PT Kereta Api Indonesia (Persero). Padahal PMN kepada PT KAI sebesar tiga triliun enam ratus miliar rupiah sudah jelas-jelas ditolak pada kesimpul ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Gerindra DPR RI secara tegas menolak pengesahan RUU APBN 2018 yang kini telah disahkan menjadi Undang-Undang dengan target pendapatan negara sebesar Rp 1.894,72 triliun dan belanja negara senilai Rp 2.220,66 triliun. Sebab, postur APBN 2018 tersebut dinilai tidak berpihak pada keadilan dan kesejahteraan sosial ...Berita Selengkapnya