JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang digugat secara formil dan materiil. Undang-Undang tersebut disahkan oleh Presiden ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Larangan pencalonan seseorang menjadi kepala daerah karena pernah dihukum kembali diperkarakan di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (9/4) siang dengan menguji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (UU Pemilukada). Perkara No. 42/PUU-XIII/2015 ini dimohonkan oleh Jumanto dan Fathor ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana uji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang – Perkara Nomor 38/PUU-XII/20 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketentuan tentang kewajiban PNS mengundurkan diri ketika mengajukan diri dalam pencalonan pemilihan kepala daerah dinilai diskriminatif. Hal ini disampaikan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember Jayus dalam Pengujian UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), pada Kamis (19/3), di Ruang Sidang Pleno MK. Pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemohon yang mengajukan gugatan formil dan materiil terhadap UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada) perbaiki permohonan. Ketiga Pemohon, yaitu Yanda Zaihifni Ishak, Heriyanto, dan Ramdansy ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga orang warga negara Indonesia, yaitu Yanda Zaihifni Ishak, Heriyanto, dan Ramdansyah mengajukan gugatan formil dan materiil terhadap UU No. 1 Tahun 2015. Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan No. 26/PUU-XIII/2015 digelar pada, Rabu (4/3) di Ruang Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi (MK). Heriyanto dan Ramdansyah m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi memutus tidak dapat menerima permohonan yaitu Koramen Haulian Sirait dan Dolfijn Max Lawalata, dalam pengujian sejumlah pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, atau UU Pemilu Legislati ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Seluruh fraksi di Komisi II DPR akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun Tahun 2014 tentang Pilkada dan Perppu No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemda, yang dikeluarkan Presiden SBY tersebut untuk dijadikan Undang-Undang.

Hal tersebut terungk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR RI dipastikan segera membahas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) no.1/2014 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perppu no.2/2014 atas perubahan terhadap UU no.23/2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam Pemandangan Umum menanggapi keterangan pemerintah, sembilan fraksi menyatakan s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara Irmanputra Sidin mengatakan sebaik apapun materi sebuah Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu), perdebatan pertama dan utamanya adalah apakah perpu tersebut telah memenuhi syarat hal ihwal kegentingan memaksa menurut Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 atau tidak. Inilah yan ...Berita Selengkapnya