|
|||||
| Komplotan Curas Tembak dan Rampok Duit Korban di Pademangan Jakut Berhasil Digulung Resmob PMJ | 2021-05-28 19:02:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Resmob Polda Metro Jaya berhasil membekuk komplotan perampok yang tembak korbannya di kawasan Pademangan, Jakarta Utara, Jum'at (21/5/2021). |
||||
| Pasca Penghancuran dan Pengrusakan Tanah Milik Hendro Kimanto, Terdakwa Ahmad Gozali di Hukum 2,6 Tahun Penjara | 2021-05-25 10:59:32 | |||||
 |
TANGGERANG, Berita HUKUM - Akhirnya terdakwa H. Ahmad Gozali bin H Sabirin (62) yang didakwa melakukan penghancuran dan pengrusakan tanah milik Hendro Komanto, dihukum 2,6 tahun. Vonis Majelis Hakim yang diketuai Agus Iskandar ini lebih ringan 6 bulan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Suheli, dalam persidangan yang digelar di Pengadilan Nege ...Berita Selengkapnya |
||||
| Anev Secara Virtual, Kasubdit Harda Ditreskrimum PMJ: Nyok Jaga Jakarta dari Mafia Tanah | 2021-05-21 20:20:14 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Jajaran Sub Direktorat Harta Benda Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya (Subdit Harda Ditreskrimum PMJ) melaksanakan Analisa dan Evaluasi (Anev) secara daring melalui WhatsApp video meeting pada Kamis (20/5). |
||||
| Pemerintah Dinilai Inkonsisten dan Tidak Ada Rasa Keadilan Dalam Membuat Kebijakan | 2021-05-21 14:52:05 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IX DPR RI Alifuddin menyoroti berbagai kebijakan pemerintah yang inkonsisten dan jauh dari rasa keadilan. Salah satunya mengenai kebijakan mudik Lebaran 2021 kemarin. Di satu sisi pemerintah melarang untuk mudik, namun memberikan karpet merah untuk Tenaga Kerja Asing (TKA) dari China meski masih dalam masa pa ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pemberian Izin TKA China Disesalkan | 2021-05-18 04:17:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China terus berdatangan ke Indonesia. Kenyataan ini sangat disesalkan Anggota Komisi IX DPR RI Saleh Partaonan Daulay, apalagi masuk di tengah pandemi virus Corona covid-19 yang mematikan seperti sekarang. Ironis, pekerja asing bebas masuk, tapi pekerja lokal banyak yang mendapat Pemutusan Hubun ...Berita Selengkapnya |
||||
| Potensi Jadi Isu Besar, Pemerintah Harus Jelaskan Ke Publik Soal Masuknya TKA China Saat Lebaran | 2021-05-14 15:41:36 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta menjelaskan kepada publik secara terbuka terkait 110 warga negara asing (WNA) asal China yang terus berdatangan masuk ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta. |
||||
| 352 WNA Cina Kembali Masuk ke Indonesia, Wakil Ketua MPR RI Pertanyakan Kebijakan Pemerintah | 2021-05-10 16:04:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan mempertanyakan masuknya kembali Warga Negara Asing (WNA) asal Cina di masa Pandemi Covid-19. Pasalnya, Pemerintah telah membuat larangan mudik lebaran untuk memotong laju Pandemi Covid-19, namun masih membuka keran masuknya WNA ke Indonesia. |
||||
| WNA Cina Masuk RI di Tengah Larangan Mudik, Pimpinan DPR: Pemerintah Harus Peka | 2021-05-09 20:43:54 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kedatangan 85 warga negara asing (WNA) asal Cina ke Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta dengan menggunakan pesawat China Southern Airlines (charter flight) menjadi sorotan publik. Di satu sisi pemerintah membuat kebijakan larangan mudik Lebaran untuk mencegah terjadinya lonjakan kasus Covid-19, namun disisi lain justru ...Berita Selengkapnya |
||||
| Mudik Dilarang tapi TKA Boleh Masuk, Arya Dicecar Habis oleh Fadli Zon | 2021-05-08 16:55:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon terlibat adu argumen dengan Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga. Perdebatan ini terkait larangan mudik namun tenaga kerja asing (TKA) justru diizinkan masuk ke Indonesia. |
||||
| KPK Tetapkan 6 Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Ditjen Pajak | 2021-05-06 23:33:24 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan enam tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi penerimaan hadiah atau janji dalam pemeriksaan perpajakan tahun 2016 dan tahun 2017 di Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan. |
||||
|
|||||
