JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Banyaknya calo anggaran yang berkeliaran di DPR, terjadi sudah sejak lama. Bahkan, fenomena ini hampir dikatakan hal yang lumrah. Atas kondisi ini, pihak Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR wajib membatasi akses ke dalam areal gedung wakil rakyat tersebut.

“Selain wartawan dan anggota DPR, pembatasan akses masuk bagi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kasus pemalsuan surat Mahkamah Konstitusi (MK) yang hingga kini belum juga mampu menyeret mantan anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Andi Nurpati menjadi perhatian Komisi III DPR. Sejumlah pertanyaan penuh selidik dilontarkan terhadap pimpinan kepolisian.

Hal ini terjadi dalam rapat kerja antara Polri dengan Komisi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Aksi ribuan pengunjuk rasa yang merupakan gabungan dari petani dan mahasiswa yang tergabung dalam Sekretariat Bersama Pemulihan Hak Hak Rakyat Indonesia, berlangsung ricuh. Hal ini menyusul tindakan mereka yang berhasil merobohklan pagar gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Kamis (12/1).

Mereka terus-menerus mendorong pagar ...Berita Selengkapnya

JOMBANG (BeritaHUKUM.com)- Rencana DPR merenovasi toilet dengan anggaran sebesar Rp 2 miliar, ternyata sangat kontras dengan kondisi jamban (kakus) yang menjorok ke sungai. Jamban terbang atau jamban helikopter ini, masih banyak ditemukan dan dipergunakan sebagian besar masyarakat Indonesia. Termasuk pula oleh warga Desa Tambak Beras, Jombang, Jawa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Untuk masalah yang satu ini, seperti Ketua DPR Marzuki Alie sepakat dengan kritik keras yang dilontarkan Ketua KPK Busyro Muqoddas. Marzuki harus mengakui kebenaran sikap Busyro yang mengritik perilaku sejumlah anggota DPR hedonis dan suka pamer kekayaan.

Marzuki juga sepakat dengan pernyataan Busyro bahwa moralitas p ...Berita Selengkapnya

*Diusulkan untuk mendapatkan hadiah berupa pembebasan

JAKARTA-Komisi III DPR RI memastikan akan mengawal Muhammad Nazaruddin. Pengawalan yang dimaksudkan tersebut, agar tidak terjadi penyalahgunaan dari berbagai pihak."Kami hanya ingin memastikan, agar semuanya dibuka dan clear," ujar anggota Komisi III DPR Nudirman Munir di Jakarta, Selasa (16 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Untuk menghindari deal-deal politik, pemilihan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak dilakukan DPR. Sebaiknya pemilihan tersebut dilakukan lembaga independen. Gagasan ini disampaikan anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Syarifuddin Suding dalam acara diskusi yang berlangsung di gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/7).

"Sehar ...Berita Selengkapnya