| DPRK |
|
|
| |
| Anggaran Sekretariat DPRK Aceh Tamiang Terindikasi Sarat KKN | Sunday 01 Dec 2013 03:59:36 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Kinerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Tamiang Perlu di pertanyakan, pasalnya pada, Jum,at (29/11), saat Tim awak media Online hendak mengkonfirmasi Kepala Bagian Humas dan Hukum, Syahrul Wan Diman.SH, MH.
Tim investigasi Media Online menyambangi sekretariat tersebut pukul 14.30 wib, ingin mengkonfi ...Berita Selengkapnya |
| Tahun Politik, Korpri Setjen DPR Bertekad Netral | Saturday 30 Nov 2013 11:21:28 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Memasuki tahun politik dan Pemilu 2014 Korps Pegawai Republik Indonesia - Korpri Unit Sekretariat Jenderal DPR RI bertekad untuk bersikap netral. Hal ini menjawab harapan Presiden RI Soesilo Bambang Yudhoyono yang juga Penasehat Nasional Korpri dalam sambutan tertulisnya dalam rangka HUT ke-42 organisasi PNS se-Indonesia ini ...Berita Selengkapnya |
| Ketua DPR- 'Bola' itu Ada di KPK | Tuesday 19 Nov 2013 15:13:18 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI, Marzuki Alie mengatakan bahwa KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) lah yang sebenarnya memiliki data dan informasi terkait rencana proyek pembangunan gedung DPR RI tahun 2010 silam.
“Sebenarnya saya tidak suka ramai di publik, tapi tidak menyelesaikan persoalan. KPK sudah punya data semua. Jadi kalau dibilang ...Berita Selengkapnya |
| Kontestasi Politik Beri Peluang Bagi Pemuda | Thursday 31 Oct 2013 22:19:16 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Suksesi kepemimpinan nasional tinggal menunggu waktu saja. Lewat Pemilu 2014, para tokoh muda harus diberi ruang yang seluas-luasnya untuk ikut kontestasi politik. Persoalannya tinggal bagaimana partai politik memberi kesempatan yang sama bagi pemuda untuk memimpin negeri ini.
Demikian mengemuka dalam acara Dialektika Dem ...Berita Selengkapnya |
| Rapat Paripurna Penarikan RUU Pilpres Alot | Tuesday 22 Oct 2013 21:10:35 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI Selasa (22/10) penarikan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (RUU Pilpres) dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas) berlangsung alot dan dihujani interupsi.
Anggota DPR RI F-PKS, Indra meminta, agar Paripurna i ...Berita Selengkapnya |
| DPR Tolak Kerjasama KPU dengan Lemsaneg | Saturday 12 Oct 2013 21:15:29 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi II DPR dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (FPDIP) Arif Wibowo mengatakan FPDIP di DPR, tetap menolak kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum (KPU) dengan Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg) yang tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU).
"Apakah memang diperlukan Lemsaneg membantu KPU ...Berita Selengkapnya |
| Pemerintah Aceh Timur Serahkan KUA-PPAS Perubahan APBK 2013 ke DPRK | Monday 07 Oct 2013 21:23:55 |
 |
ACEH - Berita HUKUM - Wakil Bupati Aceh Timur Syahrul Bin Syamaun menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Perioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Perubahan APBK Tahun Anggaran 2013 dalam Sidang Penyampaian Dokumen KUA-PPAS Perubahan APBK di Ruang Rapat A Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat di Idi, Senin (7/10).
Dala ...Berita Selengkapnya |
| DPR RI Sambut Pidato Kenegaraan Presiden Cina | Thursday 03 Oct 2013 15:04:39 |
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ada yang berbeda pada, Kamis (3/10) di Gedung DPR RI. Ternyata DPR RI tengah menyambut kedatangan Presiden China Xi Jinping. Karpet merah dan keamanan semakin diperketat dalam rangka kunjungan kenegaraan tersebut.
Selain itu, kurang lebih puluhan wartawan asing dari berbagai negara juga berdatangan ke DPR RI, untuk menyak ...Berita Selengkapnya |
| BEM FH Unimal: DPR Aceh Salah 'Jep Ubat' | Wednesday 02 Oct 2013 15:44:41 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh (BEM FH UNIMAL) Lhokseumawe, menilai Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diduga salah minum obat (salah jep ubat,red) terkait usulan Rp 50 miliar untuk Pengukuhan Wali Nanggroe (WN) pada Desember mendatang.
"Usulan tersebut merupakan tindakan konyol dan ...Berita Selengkapnya |
| Abdullah Saleh: Anggaran Rp 50 M untuk Pengukuhan WN Wajar | Wednesday 02 Oct 2013 15:00:50 |
 |
ACEH, Berita HUKUM - Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Abdullah Saleh mengatakan bahwa protes tentang usulan dana pengukuhan Wali Nanggroe (WN) sebesar Rp 50 Miliar sah-sah saja.
"Itu kan baru usulan salah seorang anggot Dewan," demikian kata Abdullah Saleh, melalui pesan BlackBerry Messenger, Rabu (2/10).
Menurut dia, dala ...Berita Selengkapnya |
|
|