Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Partai Demokrat
 
Soal Konvensi Capres, Survei LSN: Calon Alternatif Lebih Dipilih Dibanding Kader Demokrat | Tuesday 16 Jul 2013 20:01:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla menempati urutan pertama sebagai kandidat yang layak konvensi Calon Presiden (Capres) Partai Demokrat. Hal itu, berdasarkan hasil survei Lembaga Survei Nasional (LSN).

Dimana, dari ke-14 tokoh nasional Jusuf Kalla menempati urutan dengan perolehan suara 21,2 persen. Sedangkan, Menteri BUM
...

KPI: Indonesia Darurat Demokrasi Media | Tuesday 16 Jul 2013 17:31:46

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisioner KPI, Iswandi Syahputra mengatakan pandanganya dalam Seminar; Peran Media Dalam Konsolidasi Demokrasi pada Pemilu 2014, menurut Iswandi keadaan Media saat ini Indonesia darurat Demokrasi Media.

Dimana Media penyiaran, Media bisa dinyatakan demokratis bila memiliki 2 unsur. Media harus memiliki keberagaman kepemi
...

Demo KPK, LP3-SKHN Minta Tangkap Gubernur Kalsel dan Bupati Tanah Bumbu | Monday 15 Jul 2013 17:40:03

JAKARTA, Berita HUKUM - LP3-SKHN (Lembaga Pengkajian Pengawasan Penggunaan Sumberdaya dan Kawasan Hutan Nusantara) sekitar pukul 14:00 WIB tadi berdemo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Senin (15/7).

Dalam aksinya ini, mereka meminta KPK untuk melakukan tindakan tegas terhadap Gubernur Kalimantan Selatan yang telah melakukan pe
...

GRAP Minta M. Nuh Segera di Periksa KPK | Monday 15 Jul 2013 14:05:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan masyarakat dari Garda Rakyat Peduli Pendidikan (GRAP) mendatangi gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), guna mendesak KPK mengusuk korupsi di Kementerian Pendidiakan dan Kebudayaan Nasional, M. Nuh, Senin (15/7).

Dalam orasinya, pendemo mengatakan, "korupsi di Kemdikbud bukan akhirnya M. Nuh yang melaporkannya
...

Konvensi Demokrat, Petaka atau Benefit SBY? | Wednesday 10 Jul 2013 15:04:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono resmi mengumumkan tujuh mekanisme pelaksanaan Konvensi Capres dari partainya. Ada Komite Konvensi yang menjadi tim penjaringan kandidat. Eksperimen politik pertaruhan kredibilitas SBY.

Secara implisit, konvensi yang dilakukan secara semi terbuka ini memberi pesan, SBY cu
...

Petinggi Demokrat Enggan Datang ke Sidang Gugatan KLB? | Wednesday 10 Jul 2013 13:11:56

JAKARTA, Berita HUKUM - Pihak Partai Demokrat enggan menghadiri sidang mediasi terkait gugatan hasil kongres luar biasa (KLB) Partai Demokrat.

Gugatan yang diajukan mantan ketua DPD Cilacap PD, Tridianto ini mempersoalkan hasil Kongres Luar Biasa (KLB) yang memutuskan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum PD. Pasalnya, sudah
...

SBY Sampaikan 7 Aturan Pokok Konvensi Capres PD | Sunday 07 Jul 2013 22:55:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrat (PD) sudah membuat aturan pokok tentang konvensi calon presiden. Sedikitnya ada tujuh hal yang harus diperhatikan oleh para calon. Apa saja?

Aturan ini disampaikan langsung oleh ketua umum PD Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Turut mendampingi dalam jumpa pers, Ketua Harian Syarief Hasan, Wakil Ketum Jhonny
...

Usut 2 Kasus Korupsi, APMK Demo KPK | Monday 01 Jul 2013 12:53:17

JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kerinci (APMK), hari ini Senin (1/7), berdemo di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), menuntut diusutnya kasus dugaan dana bencana alam Gempa Kerinci tahun anggaran 2010 sebesar 104 miliar dan kasus penetapan lokasi Ibukota Kabupaten Kerinci di Bukit Tengah, Kecamatan Siulak.
...

SBY Tentukan Kriteria Capres Demokrat | Friday 28 Jun 2013 18:04:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Demokrat akan dilaksanakan pada, Sabtu (29/6) di Hotel Sahid Jakarta.

Rakornas belum membicarakan orang-orang yang akan masuk di konvensi calon Presiden, melainkan hanya kriteria saja. Kriteria capres Demokrat sudah tidak dibicarakan lagi. Sebab, kriteria finalnya ada di tangan
...

RUU Ormas Disahkan, Indonesia Darurat Demokrasi | Tuesday 25 Jun 2013 14:08:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Jakarta, 25 Juni 2013. Hari ini (25 Juni 2013), DPR RI dikabarkan akan mengesahkan RUU Ormas, bersikerasnya DPR RI untuk mengesahkan RUU ini, semakin memperjelas bagaimana wakil rakyat memandang dan menempatkan masyarakat sipil sebagai ancaman bagi negara.

DPR dan Pemerintah selalu beranggapan rakyat sebagai “musuh”, buka
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]