| Muhammadiyah dan LSM Judicial Review Undang-undang Migas |
|
|
| |
| Ormas Mengajukan Judicial Review Undang-undang Migas | Friday 30 Mar 2012 06:12:19 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin bersama berbagai elemen masyarakat Madani dan LSM. Mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan permohonan Judicial Review UU no.22 /2011 tentang Minyak dan Gas Bumi.
"Kami memiliki pandangan yang sama bahwa UU Migas membuka liberaliasi asing masuk de ...Berita Selengkapnya |
| Muhammadiyah Minta DPR Pilih Pimpinan KPK yang Berani | Monday 28 Nov 2011 19:14:58 |
 |
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin meminta fraksi-fraksi yang ada di Komisi III DPR, agar tidak menggunakan pertimbangan politik dalam melakukan seleksi calon pimpinan (capim) KPK. Ia pun menentang keras seleksi ini dicampuri kepentingan partai.
"Kepada fraksi DPR, jangan banyak menggunakan pertimbangan politik dala ...Berita Selengkapnya |
| Ketua Umum Muhammadiyah Sambagi Antasari | Friday 23 Sep 2011 20:56:00 |
 |
*Din Syamsuddin yakin kebenaran akan terungkap
JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menemui mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Antasari Azhar di Lapas Kelas I Tangerang, Banten, Jumat (23/9). Kedatangannya itu untuk bersilahturrahmi.
Din datang menemui terpidana 18 tahun penjara itu, ditemani kuas ...Berita Selengkapnya |
| Muhammadiyah Sesalkan Pernyataan Peneliti Lapan | Tuesday 30 Aug 2011 23:10:13 |
 |
JAKARTA-Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah melalui ketua umumnya, Din Syamsuddin menyesalkan pernyataan peneliti Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Thomas Jalaluddin. Hal ini terkait dengan pendapatnya bahwa metode hisab dan rukyat sudah tak sesuai lagi digunakan untuk menetapkan awal Ramadan dan 1 Syawal.
"Pernyataan Thomas Jalalu ...Berita Selengkapnya |
| Muhammadiyah Bangun Pos Bantuan Hukum di Setiap Desa | Wednesday 20 Jul 2011 13: |
 |
JAKARTA-PP Muhammadiyah segera membangun pos-pos bantuan hukum di setiap desa yang tersebar di Indonesia. Hal ini bagian dari upaya mewujudkan membangun serta membina hukum bagi masyarakat pedesaan. Selain itu pula untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya bersikap dan berperilaku sesuai aturan hukum yang berlaku.
Rencana besar it ...Berita Selengkapnya |
|
|