JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Berkaitan dengan pemanggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Boz PT Bhakti Investama,Tbk. Pengacara senior Yusril Ihza Mahendra menilai, hal tersebut tidaklah perlu.

Menurutnya, kaitan antara kasus suap pegawai Pajak, Tommy Hendratno dengan PT Bhakti Investama terlalu jauh. Meski demikian, Yusril menegask ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Mantan Menteri Kehakiman, Yusril Ihza Mahendra, akan memperkarakan Jaksa jika tetap bersikukuh memaksakan eksekusi putusan pengadilan yang batal demi hukum.

Yusril bahkan mengancam akan melaporkan Jaksa ke Kepolisian, lantaran dianggap telah melanggar Pasal 333 KUHP.

"Kasus yang terjadi pada Direktur Utama PT Sat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Langkah Presiden SBY memberikan grasi kepada narapidana narkotika, Schapelle Corby, memecahkan rekor sepanjang Indonesia merdeka. Sebab selama Indonesia berdiri, baru kali ini seorang presiden memberikan remisi kepada terpidana narkotika.

"Dalam sejarah Indonesia, baru kali ini Presiden memberikan grasi pelaku kejaha ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kuasa hukum tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan Alkes, Siti Fadilah , Yusril Ihza Mahendra menyatakan terkejut dengan penetapan Mabes Polri. Pasalnya, hingga saat ini kliennya belum mendapatkan surat pemberitahuan sebagai tersangka dari Polri.

Padahal, Kabareskrim Mabes Polri, Irjen Pol Sutarman sudah menyatak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Yusril Ihza Mahendra menyatakan, sudah saatnya Kejaksaan Agung (Kejagung) menghentikan penuntutan kasus dugaan korupsi Sistem Administrasi Badan Hukum (Sisminbakum).

Pasalnya selain berlarut-larut karena telah berlangsung empat tahun lamanya. Tiga dari empat terdakwa telah diputuskan bebas oleh Makamah Agung (MA). ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Agenda dalam pencitraan politik secara tidak langsung melalui iklan layanan masyarakat dapat menggiring opini publik menuju keinginan partai penguasa. Iklan layanan masyarakat dapat melalui program Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) maupun Bantuan Beasiswa Pendidikan dari dampak kenaikan atau penurunan harga ba ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kuasa Hukum 7 napi kasus korupsi, Yusril Ihza Mahendra menyatakan bahwa pihaknya akan mengadukan ke Polisi jika Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) dan wakilnya tidak membebaskan kliennya.

Kalau sampai besok Menkumham Amir Syamsuddin dan Denny Indrayana tidak membebaskan 7 napi korupsi yang hari ini gugata ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Yusril Ihza Mahendra menyatakan bagwa semua terpidana berdasarkan asas persamaan hukum, berhak mendapat perlakuan sama untuk mendapatkan remisi (pemotongan masa pemidanaan) dan pembebasan bersyarat. Fasiltas itu tidak ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan sebelumnya.

“Kalau sudah dipenjara, terbukti sud ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Indonesia Corruption Watch (ICW) mendukung langkah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemekumham) terkait moratorium remisi bagi koruptor. Namun, diperlukan langkah konkret dan dipermanenkan melalui Peraturan Pemerintah (PP). Namun, langkah ini mendapat tentangan dari Yusril Ihza Mehendar. Bahkan, ia berencana mela ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Moratorium remisi koruptor yang direncanakan pemerintah itu, baru sekadar wacana dan belum memiliki ketetapan. Namun, jika sampai diberlakukan sangat jelas kebijakan tersebut merupakan bentuk diskriminatif terhadap warga negara dan melanggar hukum.

Demikian dikatakan pakat hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra kepada ...Berita Selengkapnya