JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi hari ini menerima sembilan orang warga masyarakat pedalaman Suku Gayo yang menggugat UU a quo karena dinilai tidak dapat memperjuangkan keutuhan nilai-nilai budaya Tanah Gayo, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD), karena terbelahnya wilayah tanah Gayo menjadi 2 daerah pemilihan (Dapil) berdasarkan Pasal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu) Selasa (12/2).

Pemohon dalam perkara ini adalah Wakil Gubernur Sumatera Barat Drs H Muslim Kasim beserta Bupati Tanah Datar Shadiq P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR berpandangan Pasal 1 ayat (2), Pasal 9, Pasal 10 ayat (1), Pasal 14 ayat (2) dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (UU Pilpres) sudah sesuai amanat Pasal 6A ayat (1), (2) UUD Tahun 1945. Sebab, parpol peserta pemilu yang berhak mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil preside ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemohon Perkara No. 2/PUU-XI/2013 yang mengajukan Pengujian UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah [Pasal 22 ayat (1) dan ayat (5)] memperbaiki permohonannya, Senin (4/2).

Pada sidang pendahuluan, Pemohon yang merupakan Warga N ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menyidangkan perkara Pengujian Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD), Jumat (1/2). Namun kali ini pasal yang diajukan untuk diuji, yaitu Pasal 16 ayat (2), Pasal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembagian daerah pemilihan (Dapil) bagi anggota DPR, DPD dan DPRD yang memecah Suku Gayo ke dalam 2 Dapil, dinilai menjadi menjadi pemicu kurangnya keterwakilan masyarakat Gayo yang duduk dikursi DPR RI maupun DPR Aceh. Hal inilah yang mendorong 9 orang perwakilan masyarakat Suku Gayo mengajukan pengujian atas Pasal 22 ayat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Para warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri mengajukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD ke Mahkamah Konstitusi. Sidang pertama permohonan yang diregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 2/PUU-XI/2013 ini digelar pada Senin (21/1).

Pemohon yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi mengabulkan penarikan kembali atas Perkara Nomor 106/PUU-X/2012 yang dimohonkan oleh beberapa partai politik. Ketetapan penarikan kembali perkara ini dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Moh. Mahfud MD bersama delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pembacaan putusan, Kamis (3/1) di Ruang Sidang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan pengujian berlakunya UU No. 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, dan UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kembali digelar Mahkamah Konstitusi pada Rabu (12/12) di Ruang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Forumlima yang merupakan gabungan lima partai nonparlemen, mengusulkan Pemilu 2014 mendatang tetap menggunakan UU lama yang mengatur mengenai pemilu, yakni UU Nomor 10/2008 tentang Pemilu.sedangkan RUU Pemilu yang tengah dibahas dan kerap deadlock atau buntu itu, sebaiknya digunakan untuk penyelenggaraan Pemilu 2019.

...Berita Selengkapnya