JAKARTA, Berita HUKUM - DPR menilai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak memiliki kedudukan hukum untuk menggugat uji Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPR Aziz ...Berita Selengkapnya

Oleh: Mardisontori, LLM

DPR-RI dan Pemerintah sedang melakukan pembahasan RUU Pemerintahan Daerah. Saat ini pembahasan RUU memasuki tahap finalisasi perumusan pasal-pasal. Direncanakan RUU Pemda dapat diselesaikan sebelum priode keanggotaan DPR berakhir pada bulan September 2014. Dalam proses pembahasan antara DPR dan pemerintah serta melibatkan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Perkumpulan Masyarakat Pembaharuan Peradilan Pidana dan sejumlah pemohon perseorangan memperbaiki permohonan pengujian Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Dalam sidang yang dipimpin Hakim Konst ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aturan mengenai penyidikan terhadap anggota DPR seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) digugat ke Mahkamah Kons ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekitar pukul satu siang pada, Rabu (23/7), Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Irman Gusman datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta. Ia tak sendiri. Bersamanya ada dua Anggota DPD, yakni John Pieris dari Provinsi Maluku dan I Wayan Sudirta dari Provinsi Bali. Mereka lantas diterima Wakil Ketua KPK bidan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada 8 Juli 2014, dalam Sidang Paripurna Akhir Masa Sidang IV, dengan agenda Pembicaraan Tingkat II Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3), Pemerintah bersama DPR telah menyepakati untuk melakukan pergantian atas UU No 27 Tahun 2009 t ...Berita Selengkapnya

Rapat Paripurna DPR yang mengagendakan pengesahan RUU tentang MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3) akhirnya dicapai, namun diwarnai walk out (WO) tiga fraksi yakni PDI Perjuangan, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan Fraksi Partai Hanura. Sebelumnya rapat juga diwarnai hujan interupsi dari para anggota sehingga dilakukan skors untuk melakukan lobi pimpinan f ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) revisi UU MPR,DPR,DPD dan DPRD (MD3) Fahri Hamzah menegaskan semangat dari pembahasan revisi UU MD3 adalah memperkuat parlemen sebagai lembaga penyeimbang atau check and balances terhadap pemerintah.

“UU MD3 ini akan menentukan poros politik Indonesia lima tahun ke depan, dimana DPR dan ...Berita Selengkapnya

Oleh: Mardisontori　　　　

Pembahasan RUU MD3 atas perubahan UU No 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD antara Panitia Khusus (Pansus) DPR dan Pemerintah memasuki tahapan panitia kerja (Panja). Saat ini Pansus DPR bersama pemerintah melakukan pembahasan terhadap pasal-pasal krusial perubahan UU MD3. RUU ini meru ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kalangan DPR mengapresiasi penyempurnaan rencana kerja Panitia Khusus (Pansus) RUU tentang Perubahan Undang-undang Nomor 27 tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) (RUU MD3). Salah satu rencana kerja Pansus RUU MD3 adalah un ...Berita Selengkapnya