JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra menyatakan sidang pengujian UU Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 222 tentang ambang batas pencaloan presiden atau presidential threshold oleh MK akan digelar mulai, Selasa (3/10) besok. Ia juga mengajak kepada masyarakat untuk menghadiri sidang pendahuluan itu.

"Sid ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Islam Damai Aman (Partai Idaman) pimpinan Rhoma Irama memperbaiki permohonan uji materiiil Pasal 173 ayat (1) dan ayat (3) serta Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengatur presidential threshold (PT), Senin (11/9).

Diwakili Heriyanto, Pemohon menjelaskan tiga poin perbaikan. Pertama, terkait penomoran ...Berita Selengkapnya

BOGOR, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan bahwa pihaknya akan memastikan para pemegang kekuasaan tidak akan melampaui batas dalam menggunakan wewenangnya.

Dalam pertemuan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, kedua petinggi partai itu sepakat untuk bekerja sama mengawasi penguasa agar tida ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - lima paket krusial revisi Undang-Undang yang didalamnya terdapat poin tentang ambang batas pencapresan atau Presidential Threshold (PT) akan diputuskan dalam sidang paripurna pada 20 Juli 2017.

Namun demikian, hingga kini belum ada kesepakatan antar fraksi yang menolak dan mendukung terhadap usulan Presidential Treshold 2 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Demokrat (F-PD) di DPR-RI memandang menetapkan ambang batas presidensial atau presidential threshold (PT) dalam Pemilu serentak 2019 sudah tidak diperlukan lagi. F-PD ingin PT sebesar 0 persen.

"F-PD memandang bahwa untuk menetapkan presiden threshold dalam Pemilu serentak 2019 sudah kehilangan legitimasi po ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak 7 dari total 10 fraksi di DPR menyatakan mendukung ambang batas presidensial (presidential threshold) sebesar 0 persen. Artinya, dalam Pilpres 2019 nanti setiap parpol dapat mengusung calon presiden dan cawapres masing-masing.

Dijelaskan Ketua Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu, Lukman Edy bahwa 7 fraksi menilai K ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sistem Presidensial dengan multipartai tak lazim diterapkan di negara demokratis seperti Indonesia. Dampaknya, Presiden terpilih hanya akan mendapat dukungan politik kurang dari 50 persen. Tentu ini berpotensi menimbulkan konflik politik.

Pangamat politik dari LIPI Syamsuddin Haris mengemukakan hal tersebut dalam seminar ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam Permenaker no 4/1994 diatur tentang kewajiban pengusaha membayar THR paling lambat H-7 kpd buruh sebesar 1 bulan upah atau proporsional bagi buruh yang bermasa kerja kurang 1 tahun. Maka dari itu Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal meminta agar pengusaha membayar THR tepat waktu(disarankan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun ini pengaduan THR menurun bila dibandingkan tahun sebelumnya. Bila tahun sebelumnya tuntutan THR cukup tinggi, itu dikarenakan tidak adanya kesadaran perusahaan dalam memenuhi kewajibannya.

Perihal penurunan itu disampaikan oleh Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Pada tahun lalu Menakertrans mencatat terdapa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Sistem Presidensial yang tidak berjalan efektif saat ini, bukanlah kesalahan konstitusi. Persoalannya, terdapat pada implementasi UU yang kerap berlebihan dan adanya persoalan kepemimpinan. Demikian dikatakan Hakim Konstitusi Hamdan Zoelva dalam acara dialog bertajuk ‘'Masa Depan Konstitusi Demokratik' yang digelar Seven Strategic Studies, ...Berita Selengkapnya