JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah akan menggulirkan Proyek Percepatan dan Diversifikasi Listrik (PPD-Listrik) guna memenuhi kebutuhan listrik nasional. Program ini merupakan bagian dari rencana pemerintah membangun pembangkit listrik 35.000 mega watt (MW) sampai 2019. Bedanya, PPD-L akan mengevaluasi mana saja yang realistis diwujudkan sekaligus m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Republik Indonesia Dr. Rizal Ramli mengutarakan telah menyiapkan tujuh (7) langkah untuk menekan permasalahan Dweeling Time (masa tunggu bongkar muat) di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Setelah melaksanakan rapat koordinasi dengan perwakilan kementerian terkait, seperti Kementrian Per ...Berita Selengkapnya

Oleh: Edy Mulyadi

ADA KABAR mengejutkan dari Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) Bank BNI yang digelar pagi tadi (17/3). Ekonom senior Rizal Ramli didapuk menjadi Komisaris Utama BNI. Bersama Achmad Baiquni sebagai Dirut, mereka berduet memimpin bank pelat merah tersebut. Saat RUPS berlangsung, bapak tiga anak itu justru sejak pekan silam tengah k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Joko Widodo diminta segera menghentikan perseteruan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kisruh dua lembaga penegak hukum itu bagai “pertunjukan Ludruk” yang sama sekali tidak lucu.

“Mas Pram, tolong sampaikan ke mbak Mega. Minta agar Presiden Jokowi segera menghentikan “pertunjukan Ludruk” ini. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom senior DR. Rizal Ramli menilai rencana WaPress Jusuf Kala menaikkan harga LPG 3 kg adalah bentuk sikapnya yang hanya mempertimbangkan kepentingan bisnis, tidak peduli kepada nasib rakyat kecil. “Jika Presiden Jokowi setuju dengan kenaikan harga LPG 3 kg tsb. dia tidak telah terperangkap dgn pola pikir JK. Hanya per ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden ke depan harus berani membongkar RAPBN 2015 yang diajukan pemerintah sekarang. Harus ada kebijakan terobosan untuk menyiasati banyaknya jebakan yang bisa menjadi ‘bom waktu’.

“RAPBN 2015 menunjukkan, di akhir pemerintahannya, tim ekonomi Presiden SBY sama sekali tidak bisa membaca keadaan. Mereka sepertinya tida ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Demokrasi kriminal yang dikembangkan 10 tahun terakhir telah melahirkan aktor-aktor politik kriminal. Parpol dituding telah berubah menjadi mesin korupsi yang massif dan terstruktur. Ke depan, sebaiknya negara yang membiayai Parpol agar partai-partai tidak sibuk mengumpulkan uang untuk berkuasa dan melanggengkan kekuasaan.
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - “Bagaimana mungkin negara berpenduduk hampir 250 juta jiwa, calon presidennya hanya 4L, lu lagi lu lagi. Ini namanya oligopoli. Oligopoli ekonomi merugikan konsumen. Sedangkan oligolipoli di bidang politik, merugikan seluruh rakyat. Ini harus dihentikan. Indonesia punya banyak anak bangsa yang bagus. Saya mengajak Dewan Guru ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pertanyaan itu disorongkan seorang fotografer berkaus hitam, berambut ikal, gondrong sebahu kepada Rizal Ramli, di Kamis siang yang panas, Kamis (6/3). Mereka makan siang bersama, di tenda pinggir kali Gresik, persis di seberang eks Kedutaan Besar Inggris, di Sutan Sjahrir, Jakarta Pusat.

“Insya Allah. Tolong bantu doanya ...Berita Selengkapnya

BANDUNG, Berita HUKUM - Tidak kurang 1.100 sepeda motor beriringan menelusuri jalan-jalan padat Bandung, Minggu siang (2/3). Jumlah itu tidak termasuk puluhan kendaraan roda empat, beberapa bus, dan sebuah ambulans. Satu hal yang menyamakan rombongan besar itu adalah, mereka pendukung peserta Calon Presiden Konvensi Rakyat 2014, DR Rizal Ramli.

...Berita Selengkapnya