JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan Mantan Dirut PLN Eddie Widiono Suwondho untuk seluruhnya. Putusan dengan Nomor 31/PUU-X/2012 ini dibacakan oleh Ketua MK Moh. Mahfud MD dengan didampingi oleh hakim konstitusi lainnya pada Selasa (23/10) kemarin.

“Mengadili, menyatakan dalam provisi, menolak permohona ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Legislatif (Baleg) DPR RI akhirnya sepakat untuk menghentikan pembahasan revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai pengganti UU Nomor 30 tahun 2002 tentang KPK.

"Dari 9 fraksi yang ada, seluruhnya menyatakan minta dihentikan pembahasan RUU KPK sebagai pengganti UU 30/2002 tentang KPK. Keseluruhan fraksi s ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Pramono Anung meminta masyarakat tak risau atas rencana politikus merevisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi. Soalnya, dia memastikan revisi itu tak dilanjutkan DPR. "Dalam rapat pimpinan terakhir, revisi UU KPK tak masuk daftar undang-undang yang segera dibahas," kata Pramono di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Niat DPR merivisi Undang - Undang Pemberantasan Korupsi sepertinya kian bulat. Draf revisi sekarang sudah masuk ke Badan Legislasi (Baleg) DPR setelah digodok oleh Komisi III. Bisa jadi langkah ini adalah tahapan memperlemah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Anggota DPR dari Gerindra, Martin Hutabarat, menyatakan kekhaw ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Rencana Komisi III DPR RI merevisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dinilai aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW), Tama S Langkun saat ini tidaklah tepat.

Karena hal yang harus dilakukan DPR saat ini, adalah melakukan dukungan penguatan terhadap Lembaga Anti Korupsi tersebut. ''Sekarang in ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Upaya DPR yang ngotot untuk melakukan revisi terhadap UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan hal yang tidak masuk akal. Pasalnya, revisi terhadap UU tersebut, tidaklah terlalu penting dan mendesak. Aturan yang ada dalam UU KPK itu, sudah cukup dan tak usah diubah-ubah lagi.

Justri sebaik ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Gagasan Komisi III DPR yang ngotot untuk merevisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , ditanggapi dingi pihak lembaga penegak hukum tersebut. Pasalnya, perubahan terhadap UU tidak diperlukan dan tak ada urgensinya untuk diubah. Bahkan, tidak ada relevansi untuk mengganti UU yang berlaku saat ini ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – DPR diminta untuk tidak repot merevisi UU Nomor 30/2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Alasannya, tidak ada urgensi sama sekali untuk melakukan revisi terhadap UU tersebut. Upaya para politisi merevisi UU tersebut, justru diindikasikan memperlemahkan kewenangan KPK.

Mestinya, perubahan terhadap UU KPK d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski mendapat kecaman keras dari sebagian besar masyarakat, Komisi III DPR makin bernafsu melakukan revisi terhadap UU Nomor 32/2002 tentang Komisi Pembernarasan Korupsi (KPK).

Sikap ngotot itu sendiri diperlihatkan Wakil Ketua Komisi III DPR asal Fraksi PAN Tjatur Sapto Edy. Hal ini terlihat jelas dalam rapat den ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas menyatakan bahwa revisi terhadap UU Nomor 32/2002 tentang KPK belum perlu dilakukan. Pasalnya, lembaga yang dipimpinya ini masih bisa melaksanakan pekerjaannya seperti yang diatur dalam UU KPK yang ada.

Ia pun menegaskan, tak ada kendala apa pun selama bekerja ...Berita Selengkapnya