JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Permasalahan kebijakan Kementrian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengenai pengetatan pemberian Remisi dan pembebasan bersyarat bagi terpidana kasus Korupsi . Nampaknya akan semakin memanas, pasalnya Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Denny Indrayana tidak gentar menghadapi serangan balik terhadap kebijakan terseb ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Moratorium remisi bagi narapidana kasus korupsi yang dikeluarkan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) dibatalkan. Hal ini menyusul putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta yang menerima gugatan yang dilayangkan Yusril Ihza Mahendra selaku kuasa hukum napi kasus korupsi.

Dalam persidangan ya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wamenkumham Denny Indrayana menyatakan bahwa moratorium yang dimaksudkannya itu bukan penghentian, melainkan pengetatan pemberian remisi bagi terpidana perkara korupsi. “Dia keliru bahwa moratorium itu penghentian. Padahal, maksud (moratorium) itu adalah pengetatan," kata dia kepada wartawan di gedung Kemenkumham, Jakart ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sikap pemerintah yang akan menghentikan pemberian remisi bagi koruptor mendapat dukungan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini dianggap sejalan dengan semangat pemberantasan korupsi. Pasalnya, sebagian besar negara di dunia menganggap tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extra-ordinary cri ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta pemerintah untuk memperketat pemberian remisi kepada narapidana (napi) korupsi. Tapi dirinya tidak setuju pemberian remisi tersebut dihapuskan.

"Ya tentu kriteria itu harus diperbaiki, namun mereka tetap berhak mendapatkan remisi," kata Jusuf Kalla di sela-sela open house yan ...Berita Selengkapnya

*Koruptor seharusnya disamakan dengan napi teroris yang tak perlu mendapat remisi. Aksi korupsi mereka telah membuat bangsa dan negeri ini sengsara

JAKARTA-Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) akan memberikan remisi (pengurangan masa hukuman) terhadap narapidana (napi) di seluruh Indonesia. Hal ini terkait dengan perayaan hari ...Berita Selengkapnya

*Sebagian besar terlibat dalam kasus narkotika

JAKARTA-Dari puluhan ribu narapidana (napi) yang menerima remisi, ternyata ada 61 orang berstatus warga negara asing (WAN). Sebagian besar dari mereka terlibat kasus penyalahgunaan narkotika. “Ada 61 napi WNA yang terima remisi. Banyak dari mereka kena kasus narkotika,” kata Dirjen Pemasyarakatan, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Sebanyak 55.234 narapidana mendapatkan remisi umum terkait hari kemerdekaan ke-66 RI. Mereka yang mendapatkan remisi tergolong dua jenis, yakni remisi umum satu; bagi mereka yang mendapatkan pengurangan masa hukuman, dan remisi umum dua; bagi mereka yang mendapatkan pengurangan masa hukuman dan langsung bebas.

"Remisi umum 1, berjumlah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Pemberian pengurangan masa pemidanaan (remisi) terhadap dokter spesialis autis dr. Rudy Sutadi akhirnya dikabulkan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Rudy dianggap tak pantas menerima remisi tersebut, karena berkelakuan buruk. Demikian putusan yang disampaikan mejalis hakim yang diketuai Jumanto di PTUN Jakarta Timur, Rabu ( ...Berita Selengkapnya