JAKARTA, Berita HUKUM - Kabar Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti diisukan mengundurkan diri dari kabinet kerja Jokowi-JK kembali santer terdengar. Isu kali ini tersebut memantik kabar akan adanya Reshuffle yang akan kembali dilakukan Presiden Joko Widodo.

Namun, belum bisa dipastikan alasan mengapa dirinya hengkang sebagai pembantu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD, sejak awal sudah mempertanyakan keberlanjutan kasus suap pembahasan Raperda terkait reklamasi teluk Jakarta.

Karena itu dia tidak bisa lagi mengomentari keputusan KPK yang tidak memperpanjang masa cegah Bos Agung Sedayu Group, Sugianto Kusuma alias Aguan, bepergian ke luar neg ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land, Ariesman Widjaja dihadirkan Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) untuk menjadi saksi terdakwa bekas Ketua Komisi D DPRD DKI Jakarta, Mohamad Sanusi.

Dalam sidang lanjutan, kasus suap pembahasan Raperda Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kehadiran big bos Agung Sedayu Group Sugianto Kusuma alias Aguan di Istana Kepresidenan Republik Indonesia atas undangan Presiden Joko Widodo mengindikasikan Istana telah dikuasai cukong dan taipan. Pasalnya, Aguan telah dicekal KPK.

Pendapat itu disampaikan pengamat politik Muslim Arbi kepada intelijen Jumat (23/9) lalu. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menilai kebijakan pemerintah, khususnya Menko Maritim dan Gubernur DKI, untuk melanjutkan kembali megaproyek reklamasi Teluk Jakarta dapat berakibat pada kerusakan lingkungan yang semakin parah.

Hal ini semakin diperkuat dengan minimnya transparansi dari pemerintah untuk membu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Greenpeace Indonesia prihatin, menjelang dua tahun era Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi), upaya pemulihan, perlindungan dan pembangunan di wilayah pesisir cenderung salah arah, serta tidak menghormati sejumlah norma hukum dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kenyataan ini semakin mengorbankan kelestarian l ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) bersama Forum Kerukunan Masyarakat Muara Angke, Jakarta Utara berdemonstrasi menolak reklamasi Teluk Jakarta di Jakarta, Selasa (13/9).

Mereka berdemonstrasi di Kementerian Koordinator Maritim di Gedung Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Jakarta Pusat itu, mem ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Selamatkan Teluk Jakarta menagih kajian mengenai reklamasi Pulau G diklaim Menko Kemaritiman dilakukan oleh Tim dari ITB.

Martin Hadiwinata dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) yang merupakan salah satu yang tergabung di Koalisi mengatakan kajian harus dibeberkan secara transparan agar bisa dibahas p ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto menekankan, harus dipahami bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) dan kontribusi itu sangat berbeda.

CSR diperoleh sesuai belas kasihan perusahaan. Ormas pun bisa minta bagian. Untuk besarannya sesuai keuntungan perusahaan. Sedangkan kontribusi adalah pendapatan lain-lain ya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Hakim PTUN Jakarta, Adhi Budi Sulistyo memutuskan mencabut Keputusan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang menjadi izin pelaksanaan reklamasi Pulau G milik PT Muara Wisesa Samudera (MWS).

Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, Al Ghiffari Aqso yang menjadi salah satu penggugat, mengatakan ada lima alasan ...Berita Selengkapnya