Oleh: Furqan Jurdi

AHAD (14/6). MEMBACA Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) lengkap dengan Naskah Akademisnya membuat saya merasa geram. Sangat jelas dan terang maksud dan tujuan dibalik RUU itu. Ada pembajakan sejarah dan penyelundupan ideologi yang berbahaya.

Pancasila menurut RUU itu adalah Pidato Soekarno 1 Juni 19 ...Berita Selengkapnya

JEMBER, Berita HUKUM - Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Jember menggelar aksi penolakan terhadap Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Aksi diprakarsai Pengasuh Ponpes Madinatul Ulum KH Lutfi Ahmad, Jumat (12/6) kemarin.

Selain Kiai Lutfi, tampak pula Pengasuh Ponpes Al Azhar KH Hamid Hasbullah serta ...Berita Selengkapnya

Oleh: H. Tony Rosyid

SUDAH KETERLALUAN! Begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan MUI melalui maklumatnya. Revisi UU KPK, MUI diam. Ketuk palu UU minerba, MUI diam. Ajukan RUU Omnibus Law, MUI diam. Keluarkan Perppu Corona, MUI diam. Naikkan BPJS, MUI Diam. Tapi, untuk RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), MUI berang. Gak bisa diam lagi
...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri meminta Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan dan mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Hal ini sebagai salah satu poin pernyataan sikap FK Purnawirawan TNI-Polri terhadap situasi yang belakangan ramai diperbincangkan ditengah masyarakat, khus ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh Muhammadiyah Prof Din Syamsuddin menilai narasi komunis atau PKI tidak bangkit lagi adalah narasi yang dihembus oleh para pendukung komunis atau PKI. Narasi itu sengaja dihembuskan untuk meninabobokkan para tokoh hingga masyarakat agar tidak membahas persoalan PKI.

"Saya tahu terkahir ini banyak narasi, termasuk par ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Habib Aboebakar Alhabsy mengatakan Pancasila adalah dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang harus dilaksanakan secara konsekuen dan konsisten. Namun, ia menyayangkan adanya dua kado pahit disaat masyarakat tengah memperingati hari lahir Pancasila tahun ini.

"P ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Habib Aboe bakar Alhabsy menilai aneh jika Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) tidak merujuk pada TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Larangan Ajaran Komunisme/Marxisme.

Pasalnya, lanjut Aboe, TAP MPR tersebut lahir sebagai upaya mengingatkan pentingny ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI Saleh Partaonan Daulay menyerukan TAP MPRS XXV/1966 masuk dalam konsideran RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) yang mulai dibahas di Badan Legislasi DPR RI. TAP MPRS itu berisi larangan faham komunisme dan pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI).

Hampir semua fraksi di ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Dr. H. M Hidayat Nur Wahid MA, menilai Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) sudah bermasalah sejak awal. Salah satu alasannya, karena tidak memasukkan ketentuan hukum yang langsung terkait dengan penyelamatan ideologi Pancasila. Seperti, TAP MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang menyatakan P ...Berita Selengkapnya