Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    RUU HIP
 
AHY Sampaikan Empat Alasan Demokrat Tolak RUU HIP | 2020-06-27 00:04:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Umum Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono mengungkapkan empat alasan partai berlambang mersi menolak pembahasan Rancangan Undang-Undangn Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

Pertama, kata AHY, kehadiran RUU HIP akan memunculkan rasa tumpang tindih dalam sistem ketatanegaraan.

"Sebab, ideologi Pancasila adala
...

Ormas Islam Tolak RUU HIP dan Kebangkitan Komunis | 2020-06-22 22:45:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Jenderal Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama (Sekjen GNPF-U) Edi Mulyadi mengatakan, Aliansi Nasional Anti Komunis (ANAK NKRI) menolak Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP).

"Yang pertama kita menolak RUU HIP itu kita mencoba menolak dari Undang-Undang Prolegnas," kata Edi di Jalan Cik
...

Umat Islam Buru Oknum Di Balik RUU HIP | 2020-06-21 20:49:09

Oleh: H. Tony Rosyid

ADA DELAPAN Maklumat MUI. Salah satunya meminta pihak berwajib mengusut para oknum yang berada di balik RUU HIP.

Siapa yang dituduh" para oknum" di balik RUU HIP itu? MUI harus bertanggung jawab untuk menjelaskan kriteria siapa yang dianggap oknum itu. Jangan sampai aparat dan rakyat salah sasaran. Ini penting!

Kita co
...

Muhammadiyah Nilai RUU HIP Tidak Perlu Dilanjutkan | 2020-06-17 07:39:07

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang Halauan Ideologi Pancasila (RUU HIP) alih-alih sesuai dengan semangat kebangsaan justru malah menurunkan derajat Pancasila itu sendiri.

"Kami melihat di dalam asas dan prinsip penyusunan UU (Undang-Undang) itu, ada prinsip p
...

Batalkan RUU HIP, Tanpa Kompromi! | 2020-06-17 06:23:41

Oleh: H. Tony Rosyid


TEGAS! MAKLUMAT MUI poin No 4, 'Wajib RUU HIP ini ditolak dengan tegas tanpa kompromi apapun'.

Jadi, tolak. Bukan revisi. Tolak artinya, batalkan pembahasan RUU HIP. Gak ada ruang. Kenapa? Karena masalah di RUU HIP bukan hanya soal materi, tapi diduga ada upaya untuk membangkitkan PKI.

Maka, di poin No. 5 Maklumat MU
...

Koordinator Front Pribumi Pancasila Menduga Ada Mafia Konstitusi Ingin Hapus Dasar Falsafah Negara Pancasila | 2020-06-14 22:17:45

JAKARTA, Berita HUKUM - Doli Yatim, Koordinator Front Pribumi Pancasila angkat bicara seraya menengarai adanya 'mafia konstitusi' yang bermain di belakang panggung untuk menghapus Ideologi, atau dasar falsafah negara Pancasila beserta undang undang turunan di bawahnya, sekaligus penjarahan SDA berdasarkan hukum dengan ditetapkannya UU Minerba yang ...

Bangsa Ini Bukan Hanya Keringat Seorang Soekarno | 2020-06-14 19:58:27

Oleh: Furqan Jurdi

AHAD (14/6). MEMBACA Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) lengkap dengan Naskah Akademisnya membuat saya merasa geram. Sangat jelas dan terang maksud dan tujuan dibalik RUU itu. Ada pembajakan sejarah dan penyelundupan ideologi yang berbahaya.

Pancasila menurut RUU itu adalah Pidato Soekarno 1 Juni 19
...

FPI, Banser dan Pemuda Pancasila Bersatu Tolak RUU HIP | 2020-06-14 14:12:57

JEMBER, Berita HUKUM - Sejumlah elemen masyarakat dan organisasi kemasyarakatan di Jember menggelar aksi penolakan terhadap Rancangan Undang Undang Haluan Ideologi Pancasila (HIP). Aksi diprakarsai Pengasuh Ponpes Madinatul Ulum KH Lutfi Ahmad, Jumat (12/6) kemarin.

Selain Kiai Lutfi, tampak pula Pengasuh Ponpes Al Azhar KH Hamid Hasbullah serta
...

Beri Maklumat, MUI Ancam Penguasa! | 2020-06-13 06:16:06

Oleh: H. Tony Rosyid

SUDAH KETERLALUAN! Begitulah kira-kira pesan yang ingin disampaikan MUI melalui maklumatnya. Revisi UU KPK, MUI diam. Ketuk palu UU minerba, MUI diam. Ajukan RUU Omnibus Law, MUI diam. Keluarkan Perppu Corona, MUI diam. Naikkan BPJS, MUI Diam. Tapi, untuk RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP), MUI berang. Gak bisa diam lagi
...

Ini Alasan FK Purnawirawan TNI-Polri Minta Pemerintah dan DPR Cabut RUU Haluan Ideologi Pancasila | 2020-06-13 00:53:59

JAKARTA, Berita HUKUM - Forum Komunikasi Purnawirawan TNI-Polri meminta Pemerintah dan DPR untuk menghentikan pembahasan dan mencabut Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Hal ini sebagai salah satu poin pernyataan sikap FK Purnawirawan TNI-Polri terhadap situasi yang belakangan ramai diperbincangkan ditengah masyarakat, khus ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar
• Roy-Tifa Versus Jokowi: Masihkah Kekuasaan Mengendalikan Hukum?
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Temuan Ombudsman, Lapas Cibinong Diduga Kelola Hunian Napi ala Villa Mewah
• Fahd El Fouz A Rafiq Diam Saat Ditanya Jadi Tersangka KPK yang Ketiga Kali
• SETARA Institute Kritik Putusan Banding Kasus Andrie Yunus: Impunitas Diduga Menguat
• Akhirnya MK hapus pasal penghinaan terhadap pemerintah, Prabowo dan Gibran tak bisa laporkan warga
• Kasus 'Kardus Durian' Belum Tuntas, KPK Diminta Periksa Muhaimin Iskandar


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]