|
|||||
| KPK 2 Kali Mangkir Panggilan Praperadilan dan KPK Berjanji akan Hadir Panggilan Berikutnya | Tuesday 03 Nov 2015 07:59:37 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ke 2 kalinya mangkir tidak menghadiri dalam sidang Praperadilan terkait Penghentian Penyidikan Kasus Tipikor Dana Alokasi Khusus dan Dana Non Reboisasi Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2010. Praperadilan dengan pemohon Bayu Afriyanto,SH di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. |
||||
| KPK Mangkir pada Sidang Prapid Kasus dari Warga Sergai | Thursday 08 Oct 2015 06:42:50 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hakim Tunggal Sohe, SH, menunda sidang Praperadilan (Prapid) seorang warga Serdang Bedagai (Sergai) Sumatera Utara, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, terkait dengan penghentian dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Non Reboisasi (DNR) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 yang diduga merugikan negar ...Berita Selengkapnya |
||||
| Akibat Penanganan Kasus Korupsi di Serdang Bedagai Tidak Jelas, KPK Digugat Praperadilan | Monday 14 Sep 2015 17:11:35 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang warga masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait Penghentian Penyidikan Kasus Tipikor Dana Alokasi Khusus dan Dana Non Reboisasi Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2010. Pra ...Berita Selengkapnya |
||||
| Praperadilan Dahlan Iskan Hari Ini di Gelar di PN Jaksel | Monday 27 Jul 2015 14:02:02 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Dahlan Iskan, Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, melayangkan gugatan Praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, atas penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan kasus proyek pembangunan Gardu Induk Listrik di Bali, Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat dan Timur. |
||||
| KPK Bisa Ajukan PK Atas Putusan Praperadilan | Saturday 30 May 2015 11:32:39 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul dikabulkannya praperadilan Hadi Purnomo atas kasus dugaan tindak pidana korupsi, KPK bisa mengambil terobosan hukum dengan mengajukan peninjauan kembali (PK). Hanya langkah itu yang bisa diambil KPK untuk melawan putusan hakim praperadilan. |
||||
| Berpotensi Mengalami Kesewenang-wenangan, Advokat Minta Praperadilan Diperluas | Monday 13 Apr 2015 10:31:21 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Kamis (9/4) siang, di Ruang Sidang Panel Lantai 4 Gedung MK. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 41/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Muhammad Zainal Arifin, yang berprofesi sebagai advokat. Pada kese ...Berita Selengkapnya |
||||
| Dianggap Melawan Hukum, Dua Polres Aceh di Praperadilan | Wednesday 01 Apr 2015 00:37:05 | |||||
 |
ACEH, Berita HUKUM - Dianggap melawan hukum, dua Kapolres di Aceh di Praperadilan, kedua Polres tersebut masing masing Kapolres Langsa dan Kapolres Aceh Tamiang. Polres Langsa di praperadilan terkait kasus penghentian penyelidikan laporan yang di laporkan Fatimah binti Juned (44) warga dusun Pahlawan Desa Baroh, kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, ...Berita Selengkapnya |
||||
| DPP SBSI Minta MK Tegaskan Ketentuan Praperadilan | Tuesday 24 Mar 2015 09:12:41 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Dewan Pengurus Pusat Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPP SBSI) yang diwakili Muchtar Pakpahan selaku ketua umum mengajukan uji ketentuan ruang lingkup kewenangan praperadilan dalam KUHAP. Sidang perdana perkara yang teregistrasi dengan nomor 35/PUU-XIII/2015 itu digelar pada, Senin (23/3) di Ruang Sidang Pleno Gedung Mahk ...Berita Selengkapnya |
||||
| Praperadilan Tak Hentikan Penyelidikan Dan Penyidikan Kasus Korupsi | Friday 27 Feb 2015 19:39:18 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan proses praperadilan yang diajukan seorang tersangka kasus korupsi, tidak akan menghentikan proses penyelidikan dan penyidikan kasus yang menjeratnya. |
||||
| Polri Ajukan Praperadilan Kepada KPK Terkait Kasus Komjen BG | Tuesday 20 Jan 2015 21:00:02 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Penetapan yang mengagetkan berbagai pihak beberpa waktu lalu oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Kasus dugaan 'rekening gendut' Komjen Pol Budi Gunawan (Komjen BG), dimana Komjen BG saat ditunjuk sebagai calon tunggal Kapolri oleh Presiden Joko Widodo, serta telah pula disetujui oleh DPR RI untuk menjadi Kapolri, ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
