Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Praperadilan
 
Chairul Huda: Aturan Gugurnya Praperadilan Multitafsir | Saturday 07 Nov 2015 08:14:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah melalui sidang keempat, rangkaian sidang pemeriksaan perkara uji materiil Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) memasuki tahap akhir, pada Kamis (5/11).

Dalam sidang t
...

KPK 2 Kali Mangkir Panggilan Praperadilan dan KPK Berjanji akan Hadir Panggilan Berikutnya | Tuesday 03 Nov 2015 07:59:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk ke 2 kalinya mangkir tidak menghadiri dalam sidang Praperadilan terkait Penghentian Penyidikan Kasus Tipikor Dana Alokasi Khusus dan Dana Non Reboisasi Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2010. Praperadilan dengan pemohon Bayu Afriyanto,SH di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan.
...

KPK Mangkir pada Sidang Prapid Kasus dari Warga Sergai | Thursday 08 Oct 2015 06:42:50

JAKARTA, Berita HUKUM - Hakim Tunggal Sohe, SH, menunda sidang Praperadilan (Prapid) seorang warga Serdang Bedagai (Sergai) Sumatera Utara, di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, terkait dengan penghentian dugaan kasus korupsi Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Non Reboisasi (DNR) Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 yang diduga merugikan negar ...

Akibat Penanganan Kasus Korupsi di Serdang Bedagai Tidak Jelas, KPK Digugat Praperadilan | Monday 14 Sep 2015 17:11:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Seorang warga masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara mengajukan Permohonan Praperadilan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terkait Penghentian Penyidikan Kasus Tipikor Dana Alokasi Khusus dan Dana Non Reboisasi Kabupaten Serdang Bedagai pada Tahun 2010. Pra ...

Praperadilan Dahlan Iskan Hari Ini di Gelar di PN Jaksel | Monday 27 Jul 2015 14:02:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Dahlan Iskan, Mantan Direktur Utama Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero, melayangkan gugatan Praperadilan terhadap Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, atas penetapannya sebagai tersangka dalam dugaan kasus proyek pembangunan Gardu Induk Listrik di Bali, Pulau Jawa dan Nusa Tenggara Barat dan Timur.

Hari ini Senin (27/7), si
...

KPK Bisa Ajukan PK Atas Putusan Praperadilan | Saturday 30 May 2015 11:32:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Menyusul dikabulkannya praperadilan Hadi Purnomo atas kasus dugaan tindak pidana korupsi, KPK bisa mengambil terobosan hukum dengan mengajukan peninjauan kembali (PK). Hanya langkah itu yang bisa diambil KPK untuk melawan putusan hakim praperadilan.

Demikian dikemukakan Anggota Komisi III DPR RI Asrul Sani (dapil Jateng
...

PERADI Bantah Perpecahan Akibat Aturan Pemilihan Ketua dalam UU Advokat | Thursday 21 May 2015 07:44:14

JAKARTA, Berita HUKUM - Organisasi Perhimpunan Advokat Indonesia (PERADI) membantah dugaan perpecahan organisasi profesi advokat diakibatkan oleh berlakunya aturan one man one vote dalam pemilihan ketua organisasi advokat. Hal ini disampaikan oleh Harlen Sinaga yang mewakili PERADI sebagai Pihak Terkait dalam sidang uji materiil Undang-Undang Nomor ...

Berpotensi Mengalami Kesewenang-wenangan, Advokat Minta Praperadilan Diperluas | Monday 13 Apr 2015 10:31:21

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang perdana pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Kamis (9/4) siang, di Ruang Sidang Panel Lantai 4 Gedung MK. Perkara yang teregistrasi dengan nomor 41/PUU-XIII/2015 ini diajukan oleh Muhammad Zainal Arifin, yang berprofesi sebagai advokat. Pada kese ...

Perbaiki Permohonan, Advokat Tegaskan Ketentuan Pemilihan Ketua Umum PERADI Multitafsir | Thursday 02 Apr 2015 11:30:37

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang perbaikan permohonan uji materi Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Advokat (UU Advokat) - Perkara 32/PUU-XIII/2015 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (31/3) siang di ruang sidang MK. Majelis Hakim dipimpin oleh Hakim Konstitusi Aswanto. Pada kesempatan itu hadir Ikhwan Fahrojih selaku Pemohon.
...

Dianggap Melawan Hukum, Dua Polres Aceh di Praperadilan | Wednesday 01 Apr 2015 00:37:05

ACEH, Berita HUKUM - Dianggap melawan hukum, dua Kapolres di Aceh di Praperadilan, kedua Polres tersebut masing masing Kapolres Langsa dan Kapolres Aceh Tamiang. Polres Langsa di praperadilan terkait kasus penghentian penyelidikan laporan yang di laporkan Fatimah binti Juned (44) warga dusun Pahlawan Desa Baroh, kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]