|
|||||
| Hamid Noor Yasin: Calon IKN Kembali Banjir, Bukti Lokasi Ini Bukan Pilihan Tepat | 2021-12-20 11:26:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Banjir kembali terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) calon ibu kota negara RI yang baru. Kali ini, sedikitnya 101 rumah yang tersebar di dua desa dan satu kelurahan di PPU, Kalimantan Timur terendam banjir. Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) Hamid Noor Yasin Ini membuk ...Berita Selengkapnya |
||||
| Bentuk Pengelolaan Pemerintahan IKN Berpotensi Inkonstitusional dan Banyak Mendapat Catatan Ahli | 2021-12-18 05:27:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI Suryadi Jaya Purnama yang mewakili Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) menanggapi pembahasan RUU IKN yang telah memasuki tahap waktu pemindahan IKN dan juga konsep pemerintahan khusus di IKN. |
||||
| Hamid Noor Yasin: Utang Negara Menumpuk, Tunda Pembahasan RUU IKN | 2021-12-13 15:57:12 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Utang negara yang terus menumpuk membutuhkan perhatian pemerintah Indonesia untuk segera melunasinya. Untuk itu, Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) DPR RI Hamid Noor Yasin menyerukan agar pembahasan RUU IKN ditunda, mengingat pemindahan IKN membutuhkan anggaran yang sangat besar. |
||||
| Utang Pemerintah Makin Melejit, Teras Narang Minta Publik Realistis Soal Ibukota Baru | 2021-09-11 09:07:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Publik diminta realistis saat membahas kelanjutan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Provinsi Kalimantan Timur. Terutama melihat keadaan bangsa dan negara Indonesia saat ini yang sangat terdampak oleh pandemi Covid-19. |
||||
| Pemerintah Perlu Kaji Ulang Rencana Pindah Ibu Kota di Tengah Pandemi | 2020-07-01 07:06:06 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati menyoroti rencana pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang tertera dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) tahun 2021, dalam rapat dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas pada pekan lalu, di Ged ...Berita Selengkapnya |
||||
| Legislator Pertanyakan Draf Resmi RUU IKN Pemerintah | 2020-06-14 21:59:30 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah berkomitmen terus melanjutkan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur (Kaltim). Namun, hingga kini belum ada legal standing yang menjadi landasan pemindahan IKN itu. DPR RI pun belum menerima draf resmi dari Pemerintah Indonesia untuk dibahas, hingga kemudian akhir-akhir ini beredar draf Ranca ...Berita Selengkapnya |
||||
| Faisal Basri Sindir Proyek Ibu Kota Jalan Terus di Tengah Pandemi Covid-19 | 2020-05-13 15:16:19 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah Indonesia menyebut rencana proyek pembangunan ibu kota baru akan tetap berjalan. Sebelumnya Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengungkapkan kajian ibu kota ini terus berlangsung. Menanggapi hal tersebut ekonom senior Faisal Basri kelanjutan proyek tersebut adalah hal yang luar biasa. |
||||
| Politikus Demokrat Beberkan Masalah di Ibukota Baru, Termasuk Ahok? | 2020-03-09 09:59:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Rencana pemindahan ibukota baru tampaknya terus menuai polemik. Dari mulai kondisi lahan yang juga rawan bencana, hingga terakhir penunjukkan para kandidat pemimpin di wilayah ibukota baru nantinya. |
||||
| Aneh, Calon Pemimpin Ibukota Baru Sudah Dirilis Sementara UU-nya Entah Dimana | 2020-03-06 22:39:45 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Hingga saat ini, pemerintah belum menyerahkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) ke DPR RI. |
||||
| Pembangunan IKN Terganjal RUU Ibu Kota Negara, Apa Kabar RUU IKN? | 2020-03-04 09:51:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wacana pemindahan ibu kota baru sudah terdengar gaungnya jauh sebelum Presiden Joko 'Jokowi' Widodo mengumumkan secara resmi lokasi Ibu Kota Negara (IKN) pada akhir Agustus 2019 lalu. |
||||
|
|||||
