Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Pemilukada
 
MK Tolak Sengketa Pemilukada Kota Padang Panjang | Friday 02 Aug 2013 13:13:57

JAKARTA, Berita HUKUM - MK memutuskan menolak gugatan Sengketa Pemilukada Kota Padang Panjang yang dilayangkan 4 pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Padang Panjang, yakni Yusyafnital-Yuheldi, Sonny Idroes-Aldias Sastra, Edwin-Eko Furqani dan Jon Enardi-Yurnalisman yang menolak penetapan Hendri Arnis-Mawardi sebagai kepala daerah terpilih. P ...

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pemilukada Provinsi Maluku | Wednesday 31 Jul 2013 11:29:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dalam perkara no.94/PHPU.D-XI/2013 yang diajukan oleh pasangan calon no. urut 4, Selasa (30/7). Dalam sidang tersebut, diucapkan pula amar Putusan no. 91, 92, dan 93/PHPU.D-XI/2013 oleh Ketua MK Akil Mochtar.

“Memerintahkan KPU Provinsi Maluku untuk me
...

Sengketa Pemilukada Kab. Maluku Tenggara: Rekapitulasi Tertunda Karena Panwaslu Minta Pemungutan Suara Ulang | Tuesday 30 Jul 2013 12:44:26

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali melanjutkan sidang sengketa Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) Kabupaten Maluku Tenggara, dalam perkara nomor 95/PHPU.D-XI/2013, Senin (29/7), yang diajukan oleh pasangan Thaher Hanubun dan Gery Habel Hukubun.

Dalam sidang yang dipimpin Ketua MK M Akil Mochtar, Majelis Hakim Konstit
...

Inilah Kronologi Insiden Pemukulan dalam Pemilukada Maluku Utara | Thursday 25 Jul 2013 09:14:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Salah seorang saksi Pemohon James Royke Mado dari Kecamatan Tobelo menguraikan peristiwa pemukulan oleh seorang tim pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 (Ahmad Hidayat Mus-Hasan Doa) kepada salah seorang warga. James menjelaskan bahwa pada hari Minggu (30/6) tim pemenangan Pasangan Calon Nomor 3 yang bernama John Almaneri mengu ...

3 Pasangan Cabup-Cawabup Kabupaten Nagekeo Gugat Hasill Pemilukada ke MK | Tuesday 23 Jul 2013 22:17:55

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang pemeriksaan pendahuluan perkara PHPU Kabupaten Nagekeo - Perkara No. 101/PHPU. D-XI/2013 - digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (23/7) siang. Perkara itu digugat oleh tiga pasangan Pemohon, di antaranya Pasangan Piet J. Nuwa Wea dan Florentinus Pone. Dalam persidangan kali ini hadir Silvester N. Manis selaku k ...

Saksi Pemohon Ungkap Berbagai Pelanggaran dalam Pemilukada Provinsi Maluku | Saturday 20 Jul 2013 09:24:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kepala Daerah Provinsi Maluku kembali digelar hari Jum’at (19/7). Sidang perkara yang dimohonkan oleh empat pasangan calon digelar di Ruang Sidang Pleno, Lantai 2, Gedung MK dengan agenda mendengarkan keterangan para saksi dari Pemohon. Para saksi Pemohon meng ...

MK Tolak Sengketa Pemilukada, Petahana Kembali Pimpin Kota Tual | Friday 19 Jul 2013 09:40:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi akhirnya memutus menolak permohonan pasangan Baharudin Farawowan-Abet Teflageni (pasangan Baret), pemohon perkara nomor 83/PHPU.D-XI/2013, mengenai sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Tual, Provinsi Maluku, dalam sidang pengucapan putusan, Kamis (18/07). Dengan putusan ini maka petaha ...

FITRA: Putusan MK Bisa Jadi Celah KPK Usut Korupsi Bansos Sumsel | Monday 15 Jul 2013 10:30:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harusnya jeli dalam melihat adanya indikasi korupsi dalam pemilihan kepala daerah.

Salah satu yang hangat diperbincangkan yakni, soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai Gubernur Sumatera Selatan, Alex Noerdin, yang terbukti mengucurkan dana bansos yang tidak wajar jumlahnya menjel
...

Saksi dan Ahli Saling Sanggah Kondisi Kesehatan Cabup Minahasa Tenggara | Saturday 13 Jul 2013 10:15:09

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan perselisihan hasil pemilukada Kabupaten Minahasa Tenggara, Sulawesi Utara Tahun 2013, menghadirkan para saksi dan ahli yang memperdebatkan tentang kesehatan para calon pasangan calon bupati/wakil bupati Mihanasa Tenggara. Sidang digelar di Ruang Sidang Pleno MK, Jumat (12/07) siang.

Dalam sidang yang dipim
...

MK Tolak Dua Gugatan Hasil Pemilukada Kota Palangkaraya | Friday 12 Jul 2013 09:21:03

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan menolak permohonan Faridawaty Darland Atjeh-Sodikul Mubin dan pasangan Tuty Dau-Maryono. Demikian putusan MK dalam perkara nomor 76-77/PHPU.D-XI/2013, sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) Kota Palangkaraya, yang diucapkan oleh M Akil Mochtar, Kamis (11/07).

Dalam pertimban
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]