|
|||||
| Jelang Pemilu 2024, Syarief Hasan : Rakyat Berhak Menentukan Siapa Pemimpinnya, Melalui Mekanisme Pemilu | 2023-08-31 13:35:22 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI Prof. Dr. H. Sjarifuddin Hasan, MM, MBA., yang akrab disapa Syarief Hasan mengingatkan masyarakat supaya berparan aktif dalam pemilu 2024. Dengan cara, datang ke tempat pemungutan suara pada 14 Februari 2024, untuk memberikan suaranya, memilih pemimpin Indonesia dimasa mendatang, baik Presiden beserta wa ...Berita Selengkapnya |
||||
| Komisi I: Tingkatkan Anggaran BSSN Demi Hadapi Potensi Serangan Siber Jelang Pemilu 2024 | 2023-06-10 02:42:46 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Selaras dengan tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang sedang berjalan, Anggota Komisi I DPR Christina Aryani mengingatkan agar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mempersiapkan negara untuk menghadapi potensi serangan siber. Sebab itu, ia berharap BSSN harus melakukan mitigasi agar kebocoran sekaligus manipulasi data tida ...Berita Selengkapnya |
||||
| Perppu Pemilu Disahkan Jadi UU, DPR Harap Pemilu 2024 Berjalan Lancar | 2023-04-05 04:07:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Dr.(H.C) Puan Maharani menyampaikan rasa syukurnya dengan disahkannya Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menjadi UU. Puan berharap, dengan ...Berita Selengkapnya |
||||
| KPUD Provinsi Sulawesi Utara Diduga Sewenang-wenang, DKPP Diminta Ambil Tindakan Tegas | 2023-03-06 02:40:40 | |||||
 |
MANADO, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Provinsi Sulawesi Utara diduga melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap hasil rapat Pleno KPUD Kabupaten Kepulauan Sangihe. |
||||
| Apresiasi Putusan MK Tolak Perpanjangan Masa Jabatan Presiden, HNW Berharap MK Juga Konsisten Dengan Tolak Permohonan Sistem Pemilu Tertutup | 2023-03-03 11:11:55 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengapresasi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan menolak permohonan perpanjangan masa jabatan presiden lebih dari dua periode, serta berharap MK dapat terus konsisten dalam mengawal demokrasi konstitusional dalam perkar ...Berita Selengkapnya |
||||
| HNW, Wakil Ketua MPR: Putusan PN Jakarta Pusat Untuk 'Menunda Pemilu', Melanggar Konstitusi dan UU Pemilu, Harus Dikoreksi | 2023-03-03 10:46:13 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mengkritik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang "memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu, dan melaksanakan tahapan Pemilu dari awal hingga 2 tahun 4 bulan 7 hari, yang ...Berita Selengkapnya |
||||
| Berkaca Pada 2 Putusan Terakhir, HNW Minta MK Juga Konsisten dengan Tolak Ubah Sistem Pemilu Jadi Tertutup | 2023-02-04 01:52:33 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk kembali menunjukkan konsistensinya dalam memutus perkara, yakni terkait dengan permohohonan judicial review sistem pemilu terbuka yang diminta untuk diubah menjadi tertutup oleh beberap ...Berita Selengkapnya |
||||
| Sjarifuddin Hasan: Netralitas Penyelenggara Pemilu dan Pemerintah serta Aparatnya Harus Dijaga | 2023-01-16 02:37:51 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Tahun 2023 disebut sebagai tahun politik dan tentu seluruh partai akan bekerja keras dan maksimal untuk lolos ambang batas Parlemen Pemilu 2024 dan juga bisa menghantar calon presiden yang didukungnya untuk memenangi kontestasi Pilpres 2024. |
||||
| Komisi II Bersama Mendagri dan KPU Sepakati Pelaksanaan Pemilu Tetap Berdasarkan UU No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu | 2023-01-13 03:11:05 | |||||
|
JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI berkomitmen untuk menyelenggarakan Pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka sebagaimana diatur dalam pasal 168 ayat 2 UU pemilu dan dikuatkan oleh putusan MK RI nomor 22-24/PUU-VI/2008 ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pernyataan Sikap Delapan Fraksi DPR Tolak Sistem Pemilu Tertutup | 2023-01-11 21:42:00 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Delapan fraksi di DPR RI menggelar Konferensi Pers di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta untuk menindaklanjuti press release 3 Januari 2023 dan pertemuan Dharmawangsa, 8 Januari 2023. Mereka tegas menolak rencana pemilu kembali digelar dengan sistem proporsional tertutup dan mendesak Mahkamah Konstitusi (MK) menolak guga ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
