BANDAR LAMPUNG, Berita HUKUM - Sebanyak 50 kepengurusan partai politik tingkat provinsi/kabupaten/kota belum menyerahkan laporan bantuan keuangan tahun 2012 ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Lampung. Padahal, setiap parpol di semua tingkatan diharuskan menyarahkan laporan paling lambat pada 31 Januari setelah tahun anggaran berakhir.

...Berita Selengkapnya

JAKARTA, BeritaHUKUM.com - Berdasarkan konstitusi partai politik (parpol) yang lolos sebagai peserta Pemilu, berhak untuk ikut pemilu di seluruh wilayah Indonesia.

Untuk itu, Pengamat hukum tata negara Margarito Kamis menilai, keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang mengugurkan satu daerah pemilihan (dapil) hanya karena satu caleg (calon legi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dilakukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (18/4). Perkara yang teregistrasi dengan Nomor 39/PUU-XI/2013 ini dimohonkan oleh 11 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Kota, yakni Rahmat Budiansya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi menolak untuk seluruhnya permohonan yang dimohonkan oleh Pong Harjatmo dalam pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) dan Und ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tiga partai yang dibina oleh keluarga Cendana tidak lolos verifikasi administrasi Komisi Pemilihan Umum (KPU). Ketiga partai itu adalah Partai Nasional Republik (Nasrep) yang dibina oleh Hutomo "Tommy" Mandala Putra Soeharto, Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) Siti Hardiyanti "Tutut" Rukmana dan Partai Karya Republik (Pakar) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Majelis Hakim Konstitusi memberi waktu kepada Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GN - PK) selaku Pemohon uji materi mengenai keberadaan fraksi - fraksi di MPR, DPR, dan DPRD, untuk menyampaikan kesimpulan akhir paling lambat pada Rabu, 10 Oktober 2012. Kesimpulan akhir dari para pihak (Pemohon, Pemerintah) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pejabat-pejabat dari partai politik (Parpol), di antaranya Partai Golkar dan PDI Perjuangan (PDIP) mendominasi latar belakang pejabat negara yang dimohonkan izin persetujuan tertulis Presiden untuk pemeriksaan berbagai kasus selama periode Oktober 2004 – September 2012, yakni 36,36 persen dan 18,18 persen. Sementara dari kal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Permintaan laporan keuangan yang dilayangkan Indonesia Corruption Watch (ICW) kepada sembilan partai politik, hanya direspon tiga partai politik. Hingga kini, baru PKB, PKS dan PPP yang menyerahkan laporan keuangannya. Itu pun dinilai belum sesuai prosedur.

"Laporan keuangan yang diserahkan belum sesuai prosedur dan masih sangat umum. P ...Berita Selengkapnya