Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Papua
 
Komite Solidaritas Masyarakat Papua Barat Desak Ketua, Sekretaris dan Anggota Komisioner KPUD Sorong Selatan Dipecat | 2021-03-18 16:13:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Sejumlah massa Komite Solidaritas Masyarakat Papua Barat mendesak agar Ketua KPU Sorong Selatan, Ester Homer serta jajaran komisioner dan sekretaris KPUD Sorong Selatan dipecat.

Desakan itu disampaikan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Kamis (18/3). Massa diterima Humas DKPP setelah melakukan orasi
...

Tindak Tegas Oknum Polisi Jual Senjata ke KKB di Papua | 2021-02-25 07:01:11

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Andi Rio Idris Padjalangi meminta Polri menindak tegas dua oknum anggota polisi yang diduga menjual senjata dan amunisi kepada Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Papua. Dia mengecam tindakan oknum anggota polisi yang berasal dari Polresta Ambon dan Polres Pulau Lease yang diduga menjual senjata a ...

Sukamta Minta Pemerintah Serius Tangani KKB di Papua | 2021-01-27 02:18:41

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi I DPR RI Sukamta meminta pemerintah serius menangani gangguan keamanan dan ketertiban (kamtibmas) di Papua yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata (KKB), agar tidak ada lagi warga sipil dan aparat TNI-Polri yang menjadi korban. Dirinya mengatakan korban berjatuhan dari pihak TNI saat ini masih terus terjad ...

Natalius Pigai: PDIP dan Pemerintah Diisi Rasialis, Satu Menteri dari Papua Saja Tidak Ada | 2021-01-24 17:58:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan rezim Joko Widodo dianggap memproduksi rasisme secara masif.

Begitu tegas disampaikan oleh aktivis Papua, Natalius Pigai dalam akun Twitternya @NataliusPigai2.

Dalam tulisannya itu, Pigai juga menyertakan link berita soal pernyataan dari Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP
...

Pemerintah Indonesia Diminta Tetapkan Organisasi Papua Merdeka, OPM sebagai Teroris | 2021-01-17 22:42:47

PAPUA, Berita HUKUM - Pemerintah diminta menetapkan Organisasi Papua Merdeka (OPM) sebagai organisasi Teroris. Pasalnya, karena tindakannya OPM selama ini nyata-nyata merupakan bentuk teror terhadap warga Papua selain menyuarakan perlawanan terhadap eksistensi negara.

Direktur Eksekutif Pusat Studi Kemanusiaan dan Pembangunan (PSKP), Efriza meng
...

Maskapai Keluarkan Zona Merah Larangan Terbang Paska Aksi Pembakaran Pesawat oleh KKB di Papua | 2021-01-14 20:07:32

PAPUA, Berita HUKUM - Pembakaran sebuah pesawat terbang milik Misionaris Aviation Fellowship (MAF) oleh KKB/OPM di sebuah Bandara Perintis yang terletak di kampung Pagamba, Distrik (Kecamatan) Mbiandoga, di Papua beberapa waktu yang lalu telah berdampak buruk bagi dunia penerbangan Provinsi tersebut.

Hal itu disampaikan oleh Manajer Safety Maska
...

KKB Bakar 2 Pemancar Milik Telkom di Puncak Papua | 2021-01-11 19:11:14

PAPUA, Berita HUKUM -Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) kembali melakukan aksi kejahatannya di Kabupaten Puncak - Papua dengan membakar fasilitas umum yaitu 2 Tower Base Transceiver Station (BTS) milik Telkom yang mengakibatkan jaringan di Ilaga mati total.

Dua tower BTS milik Telkom yang dibakar yaitu BTS 4 yang terletak diperbukitan Pingeli di
...

PTUN DKI Jakarta Terima Surat Pencabutan Gugatan Soal SK Presiden RI terkait Sekda Papua | 2020-12-11 20:02:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta Muhammad SH mengaku, pihaknya menerima surat pengajuan pencabutan gugatan pembatalan terhadap Surat Keputusan (SK) Presiden RI Nomor 159/TPA Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua tertanggal 23 Septe ...

Polri: Veronica Koman Provokator, Papua Masih Sah di Bawah NKRI | 2020-12-04 05:53:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) meminta agar masyarakat tidak terpancing dengan tindakan Veronica Koman Cs yang mengibarkan bendera Bintang Kejora di kantor Konsulat Jenderal Indonesia di Melbourne, Australia.

"Ini provokatif, dihimbau kepada masyarakat untuk cerdas jangan sampai terhasut oleh provokasi," kat
...

Otonomi Khusus dan Semangat Paradigma Baru Pembangunan Papua | 2020-12-02 17:05:53

JAKARTA, Berita HUKUM - Setiap 1 Desember diperingati sebagai Hari Proklamasi West Papua. Padahal dalam Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) pada 2 Agustus 1969, rakyat sudah memutuskan secara aklamasi untuk bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menangapi hal tersebut, Ketua Bamus Papua dan Papua Barat, Willem Frans Ansanay m
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejari Magetan Tahan Ketua DPRD Dkk Dugaan Korupsi Rp 242 M Dana Hibah
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]