DEPOK, Berita HUKUM - Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih pasangan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang baru, semakin dekat. Jelang 2014, sederetan nama calon-calon yang bakal menjadi kandidat peserta pemilu akbar tahun depan ini pun, kian mencuat.

Seperti yang umumnya dilakukan partai-partai politik lain, Partai Kebangkitan Ban ...Berita Selengkapnya

JATIM, Berita HUKUM - Sindikat pemalsuan dokumen BPKB (Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor) berhasil dibongkar Unit Resmob Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jatim, Jumat (15/3).

Seorang tersangka diamankan adalah Sumarto alias Maryo alias Ambon (45) warga Kemlaten, Karangpilang, Surabaya. Lelaki pemilik bengkel motor di Kemlaten ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - BPKB dapat disamakan dengan certificate of ownership yang disempurnakan dan merupakan dokumen penting. BPKB juga dapat dijadikan sebagai jaminan atau tanggungan dalam pinjam-meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat.

1. Nomor BPKB yang hanya diketahui pihak kepolisian saja. Jadi ada baiknya kalau baru membeli mobil bek ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Meski sudah berlalu sekitar sebulan yang lalu, Salah satu menteri Indonesia, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa Cak Imin, sudah memberikan sikap tegas terhadap kekerasan yang mendiskriminasi suatu etnis agama di Myanmar.

Menurut Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Presiden telah melayangkan pernyataan tegas dan mengir ...Berita Selengkapnya

JOMBANG (BeritaHUKUM.com) – Musyawarah Cabang Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) III Jombang, akhirnya menetapkan Subaidi Muchtar sebagai ketua dewan tanfidz DPC periode 2011-2016 dalam proses pemilihan secara demokratis.

Usai terpilih, Subaidi Muchtar dalam pidatonya menyatakan bahwa akan meneruskan visi dan misi ketua sebelumnya, yakni Halim Isk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Mekumham) Amir Syamsuddin tidak tahu adanya surat dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Surat tertanggal 25 Agustus 2011 itu, berisi permintaan untuk tidak meloloskan Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) pimpinan Yenny Wahid sebagai partai politik berbadan hukum .

Meski demi ...Berita Selengkapnya

SURABAYA (BeritaHUKUM.com) – Wakapolda Jawa Timur Brigjen Pol. Eddy Sumantri diperintahkan untuk turun tangan ikut menyelidiki tewasnya anggota Gerakan Pemuda (GP) Ansor sekaligus pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Sidoarjo, Jawa Timur, Riyadhus Solihin pada Jumat (28/10) lalu. Hal ini menyusul desakan dari DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Adanya kabar kalau Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa pernah “ngemis” kepada Partai Demokrat agar Muhaimin Iskandar dilindungi dari kasus di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenankertrans) dibantah sendiri Demokrat.

Sekretaris Fraksi PD Saan Mustapa mengatakan PKB tidak meminta bantuan kepada partainya, sepe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Kasus dugaan suap proyek Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) yang kini tengah mendera kader Partai Kebangkita Bangsa (PKB) termasuk dugaan dana mengalir ke Ketua Umum Muhaimin Iskandar, telah membuat partai ini jatuh kredibiltasnya di mata publik.

Untuk menyelamatkan “muka” dan menjaga nama baik partai yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Kasus suap Kemenakertrans yang ikut menyeret nama Menakertrans Muhaimin Iskandar ternyata berdampak ke internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Akibat kasus ini muncul upaya menggelar Muktamar Luar Biasa (MLB) partai tersebut.

Ketua DPW PKB Sulawesi Tengah Syamsuddin Pay mengatakan pasca-peristiwa kasus suap Kemenak ...Berita Selengkapnya