JAKARTA, Berita HUKUM - Tim Kuasa Hukum Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Ulama ( GNPF Ulama) resmi mendaftarkan gugatan uji materi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu 2/2017 tentang Organisasi Masyarakat ( UU Ormas).

"Kami ajukan permohonan uji materi undang-undang Ormas. Yang kami ajukan ada lima poin penting," kata Kuasa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang lanjutan pengujian Pasal 80A UU Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi Undang-Undang, Senin (11/12). Sidang yang d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR telah menyetujui Perppu No. 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menjadi UU. Bagi pakar hukum tata negara, Refly Harun keberadaan Perppu yang sudah disetujui menjadi UU Ormas ini sangat berbahaya. Dengan UU ini, pemerintah memiliki senjata untuk membubarkan Ormas kapanpun dengan alasan sejumlah dalil dalam UU i ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Partai Gerindra menilai ada beberapa aturan janggal dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang No 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas) yang baru disetujui DPR RI menjadi undang-undang sehingga harus segera direvisi. Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra, Ahmad Riza Patria, mengatakan hal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Fraksi Partai Demokrat (FPD) DPR RI akhirnya resmi menyerahkan dokumen usulan revisi berikut naskah akademik UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) kepada Pimpinan DPR RI. Penyerahan dokumen ini merupakan komitmen FPD yang mendesak pemerintah segera merevisi UU tersebut setelah Perppu No.2/2017 disahkan di Rapat Paripurna DPR. ...Berita Selengkapnya

Oleh: Ferdinand Hutahaean

BENTURAN OPINI terkait Perpu Ormas terus terjadi ditengah publik menyangkut sikap berbagai pihak terhadap Perpu tersebut. *Apakah benturan opini itu muncul karena memang didasari keyakinan sikap atau memang ada yang sengaja terus membenturkan agar terjadi kekacauan, Saya pun tidak tahu dan tak perlu penelusuran lebih da ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Gerindra Bambang Haryo Soekartono mengatakan akan mengawal aplikasi Undang-Undang Ormas, dia juga menekankan tentang kewajiban pemerintah dalam melakukan pembinaan pada organisasi masyarakat. Dia menjelaskan simpul kekuatan yang ada dalam ormas harus dibina sebagai tempat aktualisasi diri pa ...Berita Selengkapnya

YOGYAKARTA, Berita HUKUM - Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No.2 Tahun 2017 tentang Ormas akhirnya disahkan oleh DPR sebagai undang-undang melalui Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/10).

Menanggapi pengesahan tersebut Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang membidangi Hukum dan HAM Busyro Muqod ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Eks Ketua MPR Amien Rais ikut menyuarakan penolakannya yang keras terhadap Perppu No. 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Amien menyatakan kekecewaannya terhadap Presiden Joko Widodo yang menginisiasi lahirnya Perppu Ormas sehingga akhirnya hari ini disahkan menjadi UU.

"Saya ingatkan Pak Jokowi, memang yang m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR RI dipimpin Wakil Ketua DPR Fadli Zon akhirnya menyetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan untuk disahkan menjadi Undang-undang.

Perppu tesebut disahkan menjadi UU melalui mekanisme voting karena musyawarah mufakat tidak terca ...Berita Selengkapnya