JAKARTA, Berita HUKUM - Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana memberikan perhatian serius terkait keterlibatan para pelajar dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja atau Omnibus Law yang terjadi beberapa waktu lalu dan menimbulkan kericuhan di sejumlah wilayah hukum Polda Metro Jaya.

Perhatian serius itu disampaikan Kapolda Metro Nana Su ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI, Mulyanto, meminta DPR dan Pemerintah tidak gonta-ganti dokumen RUU Cipta Kerja.

Mulyanto menegaskan, berdasarkan Peraturan DPR RI No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib pasal 163 huruf c dan huruf e diatur ketentuan, bahwa pada saat pengambilan keputusan Tingkat I, dilakukan pembacaan serta pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aksi unjuk rasa memperingati 1 tahun kepemimpinan Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) - Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat, Selasa (20/10) berlangsung aman.

Hal itu dikatakan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Nana Sudjana kepada wartawan di lokasi aksi unjuk rasa.

Dari pantauan pewarta d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) mendesak Presiden Joko Widodo untuk membuat peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) untuk mencabut Ombibus Law Undang-Undang Cipta Kerja.

Tuntutan itu kembali disuarakan hari ini dalam demonstrasi di Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10). Mas ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi Masyarakat Sipil #BersihkanIndonesia bersama Fraksi Rakyat Indonesia (FRI) meluncurkan sebuah laporan yang mengungkap bagaimana substansi dan proses UU Cipta Kerja Omnibus Law dikuasai oleh konflik kepentingan. Analisis terhadap pasal-pasal pada "UU Predator" ini menyingkap benang merah yang jelas, bagaimana aturan i ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sebanyak lima ribu mahasiswa dari Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) diprediksi akan kembali demonstrasi menolak Undang Undang Cipta Kerja ke Istana Negara, Jakarta Pusat pada, Selasa (20/10) besok.

Koordinator Aliansi BEM SI, Remy Hastian menyatakan ribuan mahasiswa ini datang dari seluruh Indon ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menyikapi polemik hebat soal Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan DPR pada 5 Oktober lalu. Ekonom sekaligus Rektor Unika Atma Jaya Dr. A. Prasetyantoko mengatakan ada dua hal yang menjadi fokus perdebatan, yaitu soal proses penyusunan dan substansinya. Dari sisi proses, kritik tertuju pada dinamika yang di ...Berita Selengkapnya

Oleh: H. Tony Rosyid

DEMO RICUH. Terjadi baku hantam aparat dan demonstran. Ada kelompok ketiga yang diduga berperan sebagai pemicu kerusuhan. Memprovokasi agar aparat dan demonstran berhadap-hadapan. Terlihat dalam video yang beredar, terjadi tindakan anarkis sejumlah pihak. Fasilitas umum dirusak, termasuk milik Pemprov DKI. Entah oleh siapa. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Gelombang penolakan rakyat di berbagai kota di Indonesia terhadap UU Omnibus Law Cipta Kerja yang telah disahkan DPR RI pada Senin (5/10/2020) lalu, semakin membesar dari hari ke hari. Hal itu terlihat dari aksi unjuk rasa yang terjadi di Jakarta kemarin, yang dihadiri jutaan massa.

Mantan Wakil Ketua DPR Periode 2014-2 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menegaskan bahwa pihaknya tidak akan terlibat dalam pembahasan aturan turunan UU Cipta Kerja. Sikap ini sejalan dengan komitment kaum buruh, yang hingga saat ini menolak omnibus law UU Cipta Kerja, khususnya klaster ketenagakerjaan.

Dia menyampaikan, ke depa ...Berita Selengkapnya