Independensi peradilan merupakan tonggak paling penting dalam mengadili perkara. Apabila pengadilan tidak independen, maka pengadilan mudah dipengaruhi oleh lembaga eksekutif, legislatif, ataupun oleh lembaga lainnya. Apabila pengadilan tidak independen, di situlah tanda-tanda hancurnya negara hukum.

“Pengawal hukum adalah pengadilan. Pengawal k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi memutus mengabulkan sebagian pengujian UU Keuangan Negara dan UU MD3. Praktik penundaan pencairan (pemberian tanda bintang) anggaran bukan termasuk salah satu fungsi pengawasan oleh DPR yang dimaksud oleh UUD 1945.

“Mengadili, menyatakan dalam pokok permohonan mengabulkan permohonan para Pemohon untu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Hamdan Zoelva menggelar konferensi pers untuk meluruskan pemberitaan mengenai Putusan MK No. 83/PUU-XI/2013 yang mengabulkan permohonan warga korban lumpur Lapindo, Jumat (4/4). Dalam kesempatan itu, Hamdan menegaskan kembali bahwa MK melalui putusannya berupaya mendesak Pemerintah dan PT Lapin ...Berita Selengkapnya

DEPOK, Berita HUKUM - Ketua Mahkamah Konstitusi Hamdan Zoelva menjadi narasumber dalam Seminar Social Science in National Law Competition 2014 yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, Jumat (7/3) kemarin. Dalam seminar tersebut, turut hadir Staf Ahli Bidang Hubungan Internasional Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Me ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM – Mahkamah Konstitusi (MK) menggugurkan Undang Undang No 4 tahun 2014 tentang Penetapan Perppu No 1/2013 tentang Perubahan Kedua UU MK atau bekas Perppu MK.

Dalam amar putusan yang dibacakan diruang sidang utama MK, oleh ketua MK Hamdan Zoelva menyatakan.

"Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya dan menyatakan Un ...Berita Selengkapnya

BOGOR, Berita HUKUM - Hakim Konstitusi Muhammad Alim menjadi pemateri dalam sesi keenam kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif 2014 bagi Partai Bulan Bintang (PBB), di Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi MK, Cisarua, Bogor, Jawa Barat, Rabu (5/2).

Dalam sesi ini yang dis ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) kembali digelar Mahkamah Konstitusi (MK) pada Kamis (6/2). Kepaniteraan MK mencatat Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) sebagai pemohon perkara dengan Nomor 96/PUU-XI/2013 tersebut.

Dalam sidang tersebut, ha ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UU Jabatan Notaris) diujikan secara materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Selasa (4/2) di Ruang Sidang Pleno MK. Perkara yang teregistrasi Kepaniteraan MK dengan Nomor 5/PUU-XIII/2014 ini dimohonkan oleh Muhammad Thoha.

Dalam pokok permohonannya, Pemohon yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah diputuskan dalam rapat paripurna DPR-RI melalui pemungutan suara pada 19 Desember 2013 lalu,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 15 Januari 2014 lalu, telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Und ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sidang lanjutan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Maluku kembali digelar Mahkamah Konstitusi pada Kamis (23/1) siang, di Ruang Sidang Pleno MK. Agenda sidang kali ini adalah pemeriksaan saksi Pihak Terkait dan Pemohon.

Masing-masing saksi dari kedua belah pihak mengemukakan dugaan kecu ...Berita Selengkapnya