JAKARTA, Berita HUKUM - Muhammad Syarifuddin sah menjadi Ketua Mahkamah Agung (MA) yang ke-14 menggantikan ketua MA sebelumnya Hatta Ali. Dia terpilih menjadi Ketua MA setelah mendapatkan 32 suara hakim agung.

Dalam proses pemilihan itu, Syarifuddin memperoleh sebanyak 32 suara. Sedangkan Andi Samsan Nganro sebanyak 14 suara. Sebelumnya Syarifu ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahakamah Agung Republik Indonesia mengadakan kegiatan Kampung Hukum, yang dilaksanakan di Gedung Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan Jakarta.

Kegiatan Kampung Hukum MA yang berlangsung 25-26 Februari 2020 ini diisi dengan kegiatan Pameran kampung hukum dan TalkShow yang mengangkat tema E- litigasi sebag ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, BeritaHUKUM - Mahkamah Agung (MA) sepanjang 2019 telah memutus perkara sebanyak 20.021 perkara. Bahkan, putusan tahun ini melebihi perkara yang terregistrasi di MA yaitu mencapai 19.370 perkara.

"Mahkamah Agung dalam tahun ini (2019) berhasil memutus perkara 20.021 perkara berarti melebihi perkara yang masuk," kata Ketua MA, Hatta Ali d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan kerjasama dengan Mahkamah Agung (MA) dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan hakim di bidang kebanksentralan dan sektor jasa keuangan.

Komitmen tersebut tertuang dalam perpanjangan Nota Kesepahaman antara Ket ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk memasuki tahun 2019 sebagaimana biasa yang terjadi pada suatu lembaga untuk menyampaikan Refleksi Akhir Tahun 2018 juga dimana dilakukan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI) menyampaikan Kinerja Mahkamah Agung RI tahun 2018 dihadapan awak media di Jakarta pada, Kamis (27/12).

Ketua Mahkamah Agung RI Hatta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia tidak menanggapi terkait bisa tidaknya di vonis bebas di tingkat Kasasi yang diajukan Gubernur Bengkulu nonaktif Ridwan Mukti beserta istri Lily Martiani Maddari dalam perkara kasus tindak pidana korupsi.

Sebelumnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Provinsi Bengkulu menaikkan hukuman ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Permohonan uji Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (UU Pemda) dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk sebagian. Putusan Nomor 137/PUU-XIII/2015 tersebut menyatakan pembatalan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten/Kota oleh Gubernur atau Menteri bertentangan dengan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

"Meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) kembali diajukan untuk diuji ke Mahkamah Konstitusi (MK), Senin (21/11). Tercatat beberapa pemohon perseorangan menjadi pemohon perkara yang teregistrasi dengan Nomor perkara 103/PUU-XIV/2016, yakni Juniver Girsang, Harry Ponto, Swandy Halim, Patuan Sinaga, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang menyatakan Peninjauan Kembali (PK) hanya diberikan satu kali dapat segera memberikan kepastian hukum. Hakim Agung perlu berhati-hati agar keputusan PK satu kali tidak blunder di masa yang akan datang.

"Saya kira bagus untuk memberikan kepastian hukum, kalau tidak begitu putusan hakim ak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Adanya temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengenai rekening-rekening mencurigakan, termasuk rekening dalam pengelolaan dana haji, Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan peraturan untuk merampas uang yang berada di rekening mencurigakan dan tak bertuan.

Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No ...Berita Selengkapnya