Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Komisi VII
 
Segera Sosialisasikan Usulan Anggaran SKK Migas Kedalam APBN | Wednesday 28 Aug 2013 13:00:12

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR meminta Pemerintah mensosialisasikan segera usulan untuk memasukkan Anggaran SKK Migas didalam APBN untuk mencegah terjadinya KKN dilembaga itu.

Hal itu terungkap saat Komisi VII DPR mengadakan Raker dengan Menteri ESDM Jero Wacik dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana, di Gedung Nusantara I, S
...

Pantau Kesiapan Listrik Jelang Lebaran, Komisi VII Tinjau PLN Pusat | Thursday 01 Aug 2013 12:02:57

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR mengunjungi Kantor PLN Pusat bertujuan untuk memastikan kesiapan PLN dalam mengaliri listrik di Indonesia menjelang Lebaran tahun 2013 ini.

"Kedatangan kita kali ini juga meminta keterangan PLN terkait persoalan LP Tanjung Gusta dimana mengalami pemadaman selama 11 jam sehingga memunculkan konflik di LP ter
...

Komisi VII Tekankan Tak Boleh Terjadi Kelangkaan BBM dan Pasokan Listrik | Tuesday 30 Jul 2013 12:10:40

BANDUNG, Berita HUKUM - Komisi VII DPR RI memberikan perhatian dan dukungan serius terhadap kesiapan pasokan BBM dan Listrik wilayah Jawa Barat dan Banten menjelang dan saat lebaran. Saat meninjau Terminal BBM di Padalarang dan PLN Distribusi Jawa Barat dan Banten, Rabu pekan lalu, Wakil Ketua Komisi VII DPR Ahmad Farial menegaskan, menjelang, saat ...

Komisi VII DPR Minta Pertamina Jaga Stok BBM | Monday 29 Jul 2013 11:04:34

SURABAYA, Berita HUKUM - Antisipasi kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) pada masa lebaran 2013 mulai dijalankan PT Pertamina. Perusahaan ini tidak hanya menyiapkan suplai dan stok BBM, tetapi juga petugas siaga dan alternatif solusi, berupa Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) kantong.

General Manager PT Pertamina Marketing Operation Region
...

Komisi VII DPR Akan Panggil Dirjen Lapas Terkait Anggaran Listrik | Saturday 27 Jul 2013 12:53:12

MEDAN, Berita HUKUM - Terkait dengan minimnya anggaran listrik di lembaga pemasyarakatan (LP), terutama di LP Tanjung Gusta, Medan, Komisi VII DPR berencana memanggil Dirjen Lapas Kementerian Hukum dan HAM untuk menjelaskan hal tersebut. Berdasarkan informasi, salah satu penyebab kerusuhan dan pembakaran LP Tanjung Gusta karena kebutuhan air dan li ...

Komisi VIII Desak Kemenag Alih Statuskan STAIN dan IAIN Berkualitas | Friday 05 Jul 2013 13:24:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VIII DPR RI mendesak Kementerian Agama untuk segera mengalih status kan STAIN dan IAIN yang sudah memenuhi standarisasi yang ditetapkan Kemenag.

Hal tersebut menjadi salah satu topik hangat saat Rapat Kerja (Raker) Komisi VIII dengan Menteri Agama, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP &PA), sert
...

Kejahatan Geng Motor Resahkan Komisi VIII | Monday 20 May 2013 15:05:42

JAKARTA, Berita HUKUM - Kejahatan geng motor yang terjadi akhir-akhir ini cukup menyedot perhatian masyarakat luas, tak terkecuali di lingkungan Senayan. Adanya remaja yang bergabung di geng motor ini cukup meresahkan. Anggota Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai pentingnya pendidikan akhlak di keluarga agar remaja terhindar dari kegiatan neg ...

Kehadiran Anggota DPR Tidak Hanya di Paripurna, Tapi Juga di Rapat-Rapat Lainnya | Friday 17 May 2013 21:31:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Jazuli Juwaini saat dijumpai wartawan di Gedung Nusantara III, Senayan Jakarta,Jumat (17/5) mengatakan bahwa sebagai anggota DPR RI ia cukup menghormati transparansi yang dilakukan BK (Badan Kehormatan) DPR terkait daftar kehadiran anggota yang disebarluaskan ke publik. Ia berharap koleganya s ...

Komisi VIII Minta Kemenag Tertib Dalam Mengajukan Anggaran | Thursday 16 May 2013 09:15:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Beberapa waktu yang lalu muncul surat edaran oleh Kementerian Agama RI yang ditujukan kepada seluruh Kepala Kanwil Kementerian Agama, seluruh Rektor Perguruan Tinggi Agama Islam dan seluruh Madrasah tentang tidak cairnya dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang disebabkan oleh pembintangan Komisi VIII DPR RI.

Menindakl
...

Komisi VII: Masyarakat Daerah Harus Menikmati Kekayaan Alamnya | Monday 06 May 2013 12:26:53

SUMBAR, Berita HUKUM - Ketua Komisi VII DPR Sutan Bathoegana, menegaskan, Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) yang ditunggu masyarakat Solok Selatan (Solsel) akan dikeluarkan setelah dipastikan kawasan illegal mining benar-benar kosong. Kapolda Sum­bar dan Bupati Solok Selatan, wajib menuntaskan kasus illegal mining di Solok Selatan. Ini, demi kese­j ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
• Pemerintah Resmi Tutup dan Cabut Izin Tambang Emas Milik PT Kristalin Eka Lestari Seluas 275 Hektar di Papua
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]