Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Komisi VI
 
Komisi VI DPR Dukung Revitalisasi Industri | Saturday 06 Dec 2014 16:02:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI DPR RI mendukung rencana Kementerian Perindustrian (Kemenperin) merevitaliasi industri manufaktur dengan melengkapi fasilitas kawasan industri. Rencana tersebut diharapkan tidak sekadar janji-janji kosong.

Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna DPR, Jumat malam (5/12
...

Achmad Hafisz Tohir Pimpin Komisi VI DPR | Wednesday 29 Oct 2014 15:49:27

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota F-PAN DPR Achmad Hafisz Tohir terpilih sebagai Ketua Komisi VI DPR. Dia akan memimpin komisi yang membidangi perdagangan, perindustrian, dan koperasi untuk 5 tahun ke depan.

Rapat penetapan Pimpinan Komisi VI ini dipimpin Wakil Ketua DPR Agus Hermanto, Rabu (29/8). Bersama Hafisz, ada 3 wakilnya yang juga sudah di
...

Raker Komisi VII DPR Singgung Blok Cepu | Tuesday 16 Sep 2014 00:41:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VII DPR yang bertugas dalam ruang lingkup energy sumber daya mineral, riset dan teknologi serta lingkungan hidup menyinggung agar lapangan minyak blok Cepu dapat mendorong potensi pendapatan negara. Potensi pendapatan khususnya melalui peningkatan lifting migas mendatang.

Dalam raker kerja bersama Menteri Koordinat
...

DPR Dorong PTPN XIII Produksi Bio Solar | Sunday 07 Sep 2014 20:00:53

PONTIANAK, Berita HUKUM - Subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) terus membengkak dari tahun ke tahun. Tahun ini diprediksi subsidi BBM bisa tembus dikisaran 125 Triliun. Untuk menekan besarnya angka subsidi tersebut, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk "mengoplos" solar dengan CPO (Crude Palm Oil) dengan komposisi 6-10%. Indonesia sebagai produsen C ...

Pembangunan SPBN Jangan Disamakan dengan SPBU | Tuesday 29 Jul 2014 10:49:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VII DPR RI, Asmin Amin menyoroti persoalan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) di Kepulauan Selayar yang diperlakukan sama dengan pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

“Pertamina bilang itu tergantung Pemerintah Daerah, sedangkan Pemerintah Daerah bilang Pertamina tidak
...

Terkait Kebijakan Pemerintah, Komisi VII Berencana Panggil Menko Perekonomian | Tuesday 01 Jul 2014 10:55:23

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait kebijakan pemerintah yang melarang seluruh perusahaan yang belum memiliki smelter untuk mengekspor hasil tambangnya (raw material atau core), Komisi VII DPR berencana akan memanggil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

“Kami bersyukur mendapatkan peta yang nyata setelah 5 bulan sejak tanggal 12 Januari 2014 l
...

DPR: Kebutuhan Kilang di Indonesia Sangat Mendesak | Monday 09 Jun 2014 16:35:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Penambahan kilang minyak menjadi suatu kebutuhan yang sangat mendesak di tengah meningkatnya konsumsi dan makin tingginya ketergantungan Indonesia pada impor Bahan Bakar Minyak (BBM). Pemerintah diminta segera merealisasikan poyek itu guna mengurangi impor produk BBM.

“Kilang minyak harus segera direalisasikan. Ini salah
...

Komisi VI DPR Tolak Pemotongan Anggaran KPPU | Thursday 05 Jun 2014 03:47:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi VI menolak rencana pemotongan anggaran 2014 untuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Anggaran KPPU untuk tahun 2014 sudah kecil. Ironis, bila harus dipotong lagi.

Azam Azman Natawijaya (F-PD) yang memimpin rapat menyatakan menolak pemotongan anggaran KPPU 2014 saat rapat dengar pendapat, Rabu (5/6). “KPPU mer
...

Anggota DPR Setuju Pemerkosa Anak Dikebiri | Tuesday 20 May 2014 16:38:20

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR Sumarjati Arjoso menyatakan, setuju untuk dipertimbangkan pengebirian kimia bagi pemerkosa dan kejahatan seksual anak. Namun demikian, pemerkosa perlu dianalisa jiwa dan otaknya, kalau masih ringan dan bisa kembali normal, sebaiknya dihukum degan ancaman maksimal 15 tahun.

“Tetapi kalau tingkatnya
...

Komisi VIII Usulkan Revisi UU PA dan Amandemen KUHP | Wednesday 14 May 2014 20:44:32

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI, Ida Fauziyah akan segera mengusulkan tambahan prolegnas (program legislasi nasional) berupa revisi UU Perlindungan Anak No.23 Tahun 2002, dan akan memberi masukan untuk mengamandemen KUHP (Kitab undang-undang Hukum Pidana) karena dinilai kedua produk Undang-undang tersebut belum mampu melindungi ana ...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
• Munaslub IWAPI: 26 DPD Sepakat Pilih Hana Fadel Mohammad Jadi Ketum Periode 2026-2031
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]