KALBAR, Berita HUKUM - Sejak kasus penebangan habitat orangutan di hutan berkategori high conservation value forest oleh perkebunan kelapa sawit PT Bumitama Agri Limited dibuka ke publik sejak Maret 2013 silam, dan disusul dengan evakuasi 4 individu orangutan kelaparan dari wilayah penebangan perusahaan milik Singapura ini, hingga kini perusahaan t ...Berita Selengkapnya

PAPUA, Berita HUKUM - Jaringan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Papua mendesak Gubernur terpilih segera menutup tambang emas di Degeuwo, Kabupaten Paniai, Papua, karena berbahaya bagi lingkungan dan warga.

Jumpa pers Jaringan LSM, yang digelar Rabu (10/4), sehari sebelum Gubernur Papua terpilih, Lukas Enembe, dilantik di lapangan Sepak Bola Mand ...Berita Selengkapnya

KALBAR, Berita HUKUM - Menyusul analisis dari Greenomics yang dirilis bulan lalu, terkait kebijakan konservasi baru yang diluncurkan oleh produsen kertas Asia Pulp and Paper (APP) untuk tidak lagi menebang hutan alami di Indonesia, kini berbagai analisis dan informasi terkait komitmen baru APP ini juga memberikan informasi ekstra terkait kebijakan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Walhi dan Koalisi Penyelamatan Hutan Indonesia dan Iklim Global, menyoroti moratorium hutan berdasarkan Instruksi Presiden nomor 10 tahun 2011 yang akan berakhir di bulan Mei 2013 harus diperkuat dan diperpanjang. Tujuan yang selama ini berjudul penundaan pemberian izin baru dan pernyempurnaan tata kelola hutan harus berubah ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembalakan liar (illegal logging) kembali marak di Taman Nasional Gunung Palung, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat (Kalbar). Mereka seakan bebas beraksi. Balai TN Gunung Palung, pun terkesan tak serius menangani.

Kinari Webb, Pendiri Alam Sehat Lestari (Asri), organisasi yang bergerak dalam bidang konservsi alam dan ke ...Berita Selengkapnya

KALBAR, Berita HUKUM - Hari Senin (1/4), tim dari Relawan Pemantau Hutan Kalimantan (RPHK) telah menuding raksasa bisnis kertas Indonesia, Asia Pulp and Paper telah melanggar komitmen baru konservasi hutan yang baru saja mereka luncurkan awal tahun ini.

Laporan yang disampaikan oleh RPHK ini sebenarnya mengacu pada dua perusahaan yang menjadi pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kalangan pakar hukum dan kehutanan mengkritisi draf RUU Pemberantasan Perusakan Hutan (PPH). Menurut mereka harus ada kajian akademis terlebih dahulu guna mendudukkan berbagai persoalan penting baik dari sistematika, pengertian sampai urgensi pembuatan UU ini, Rabu (27/3).

Shinta Agustina, pakar hukum pidana dari Universi ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Koalisi mendesak DPR menghentikan pembahasan RUU Pemberatasan Perusakan Hutan ini karena dalam beberapa point rentan menjerat masyarakat lokal maupun adat yang hidup di sekitar hutan. Sebaliknya, berpotensi meloloskan perusak hutan yang dilakukan pengusaha besar.

Pemerintah bersama DPR tengah menggodok Rancangan Undang-Un ...Berita Selengkapnya

RIAU, Berita HUKUM - Kebijakan Asia Pulp and Paper menerbitkan kebijakan konservasi muncul setelah raksasa produsen bubur kayu dan kertas ini memusnahkan nyaris seluruh hutan yang dilindungi di kawasan konsesinya di Sumatera, sebut sebuah laporan yang diterbitkan oleh lembaga Greenomics hari Senin (18/3) lalu.

Laporan ini, didasarkan atas data c ...Berita Selengkapnya

KALTIM, Berita HUKUM - Terkait adanya dugaan perusakan habitat orangutan di wilayah konsesi perkebunan kelapa sawit yang mereka kuasai, PT Gunta Samba Jaya, anak perusahaan grup Indofood Agri Resources, telah menyampaikan jawaban mereka terhadap pertanyaan yang disampaikan oleh Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI). Dalam surat tersebut ...Berita Selengkapnya