JAKARTA, Berita HUKUM - Edysa Tarigan Girsang selaku Ketua umum Badan Relawan Nusantara (BRN) mengatakan terkait kasus di Pelindo II bahwa, “upaya-upaya masif dan tersistematis terus dilakukan dirut Pelindo II RJ Lino, dengan membuat kebohongan publik dan pencitraan palsu,” jelasnya.

Dalam menjalankan kinerja negara guna menjamin kesejahtraan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Marsinton Pasaribu Anggota Komisi III DPR RI menyampaikan bahwa diharapkan Panitia Khusus (Pansus) yang sejauh ini baru saja ditentukan struktur untuk pembahasan mengenai persoalan yang dihadapi antara Pelindo II dengan Serikat Pekerja Jakarta International Cointainer Terminal (SP JICT), Tanjung Priok, sudah dalam tahapan pe ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kondisi dan situasi pada kasus pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara semakin memanas, karena Dirut Pelindo II yakni R.J Lino yang menurut pandangan Komunitas Gerakan 98 semakin menunjukan watak aslinya dengan arogan, angkuh, serta otoriter.

Pada hari Senin (12/10), Komunitas Gerakan 98 bersama beberapa orang dari perwak ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Tagihan jasa Labuh Tambat kapal yang diduga fiktip oleh PT. Pelindo IV Samarinda yang merugikan pemakai jasa hingga ratusan juta rupiah akhirnya resmi dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Samarinda. Hal tersebut diungkapkan Aedy Wahab (56) salah seorang yang dirugikan sebagai pemakai jasa dengan menggunakan bendera PT. Ersihan k ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekitar ribuan aktivis baik dari elemen Mahasiswa, LMND, Serikat Buruh, SP- JICT, SP BUMN Bersatu, FSPMI/KSPI, SBSI 92, Gaspermindo, FBTPI, FPBI, FIS, SMI, Rekan indonesia, PB Gasbindo, Prodem, KSPI, Repdem, BRN, KP-LPI tergabung dan mengatasnamakan Gerakan Nasionalisasi Aset (GANAS) yang mengusung aksi bertemakan "SELAMATKA ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua Fahri Hamzah menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Pelindo II, di Gedung DPR, Senin (5/10). Persetujuan diberikan setelah Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin membacakan usulan pembentukan Pansus yang terdiri lintas fraksi dan lintas komisi yang secara khusus akan menda ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Pemberitaan dugaan tagihan fiktif jasa Labu Tambat yang dilakukan PT. Pelindo 4 Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) dimana pemakai jasa terpaksa melakukan pembayaran dan merugikan si pemakai jasa hingga ratusan juta rupiah diberitakan oleh BeritaHUKUM.com membuat kalangan manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait perpanjangan kontrak kerja sama PT Pelindo II dengan Hutchison Port Holding (HPH) asal Hongkong untuk pengelolaan Jakarta International Container Terminal (JICT), ratusan pekerja JICT yang tergabung pada SP JICT bersama Asosiasi Penasehat Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (APHI) selaku kuasa hukumnya datang melap ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kasus dugaan tagihan fiktif LABU TAMBAT yang dilakukan oleh PT. Pelindo IV kantor cabang Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim) yang dituding merugikan pemakai jasa Labu Tambat hingga ratusan juta rupiah, seperti diberitakan sebelumnya, Kejaksaan Negeri Samarinda siap melakukan penyelidikan kasus setelah menerima laporan dar ...Berita Selengkapnya

SAMARINDA, Berita HUKUM - Kasus dugaan tagihan fiktif LABU TAMBAT yang dilakukan oleh PT. Pelindo IV kantor cabang Samarinda Kalimantan Timur (Kaltim) yang dituding merugikan pemakai jasa Labu Tambat hingga ratusan juta rupiah, seperti di wartakan sebelumnya oleh BetitaHUKUM.com pada, Kamis (10/9) yang lalu, mendapat respon dari pihak Kejaksaan Neg ...Berita Selengkapnya