|
|||||
| Habiburokhman Minta Polda NTB Lebih Bijak Tangani Sengketa Lahan Mandalika | 2022-07-23 06:47:27 | |||||
 |
MATARAM, Berita HUKUM - Anggota Komisi III DPR RI Habiburokhman meminta agar Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat lebih bijak dalam menangani sengketa lahan di wilayah investasi besar seperti Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah, NTB. Pasalnya, masyarakat kebanyakan lemah dari sisi administrasi, tetapi kuat dari sisi pem ...Berita Selengkapnya |
||||
| 30 Tersangka Kasus Mafia Tanah Berhasil Ditangkap, Kapolda Metro Ungkap Modus Operandi | 2022-07-18 21:05:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Polda Metro Jaya telah berhasil menangkap sebanyak 30 tersangka kasus mafia tanah hingga saat ini. Hal itu disampaikan Dirreskrimum Polda Metro Jaya Kombes Pol Hengki Haryadi saat konferensi pers hasil ungkap kasus mafia tanah, yang dihadiri Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, K ...Berita Selengkapnya |
||||
| Komisi III DPR Janji Bentuk Pansus Mafia Tanah Usut Sengketa Lahan di Bojong Koneng | 2022-03-17 20:39:21 | |||||
 |
BOGOR, Berita HUKUM - Komisi III DPR RI berjanji akan membentuk panitia khusus (pansus) untuk mengusut carut marut sengketa lahan antara warga Desa Bojong Koneng dan Desa Cijayanti, Bogor, Jawa Barat dengan pengembang Sentul City. |
||||
| Legislator Minta Kejelasan Banyaknya Sertifikat Tanah Ganda di Masyarakat | 2022-02-28 02:40:03 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi II DPR RI John Kenedy Azis meminta kejelasan pemerintah terkait banyaknya sertifikat tanah ganda yang ada di masyarakat. Menurutnya, hal itu adalah ulah oknum di Badan Pertanahan Nasional (BPN) dengan oknum Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang mengurus sertifikat tersebut. |
||||
| Komisi III Desak Polri Berantas Mafia Tanah | 2022-01-25 06:49:39 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Adies Kadir mendesak Polri untuk segera memberantas mafia tanah. Sebab, dirinya menilai Komisi III DPR RI rutin mendapatkan laporan dari masyarakat terkait maraknya mafia tanah di seluruh provinsi yang dikunjungi. Karena itu, Adies meminta perlu ada beberapa terobosan atau ketegasan oleh kepolis ...Berita Selengkapnya |
||||
| Pernyataan Sikap Persatuan Warga Bojong Koneng dan Cijayanti, Lawan Sentul City | 2021-12-24 11:21:52 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Puluhan warga Desa Bojong Koneng dan Cijayanti, Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat yang tergabung dalam wadah Persatuan Warga Bojong Koneng dan Cijayanti menyampaikan pernyataan sikap yang disinyalir melawan tindakankesewenang-wenangan PT Sentul City atas lahan warga masyarakat. Selain itu, warga juga menyatakan aka ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kajati Kalbar Jadi Narasumber Sosialisasi Penyelesaian Kasus Sengketa Tanah di BPN | 2021-10-20 22:54:02 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus sengketa tanah sering kali terjadi di Indonesia, demikian juga di daerah khususnya Kalimantan Barat. Oleh sebab itu, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang, Kepala Badan Pertanahan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016, untuk menyelesaikan kasus pertanahan tersebut. |
||||
| PKS: Kasus Rocky Gerung Jadi Momentum Perbaikan Tata Kelola Pertanahan | 2021-09-28 02:20:10 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), M Sohibul Iman mengatakan, kehadiran dirinya bersama rekan separtai, Mardani Ali Sera, serta tokoh masyarakat Amien Rais dan Jenderal TNI (Purn) Gatot Nurmantyo ke rumah Rocky Gerung (RG), sebagai dukungan moral untuk memperjuangkan haknya sebagai pribadi dan juga ha ...Berita Selengkapnya |
||||
| Eksepsi Penasihat Hukum Tergugat Edy Ishak Menolak Gugatan PT Intajaya Bumimulia | 2021-09-24 14:14:29 | |||||
 |
SAMARINDA, Berita HUKUM - Eksepsi Penasihat Hukum tergugat I, Ir Edy Iskak dari Amar Justice & Associates beralamat Ruko Alaya Junction LD.35, Jl. Alaya Samarinda, Kalimantan Timur (Kaltim), menolak terhadap perkara nomor : 113/Pdt.G/2021/PN.Smr, atas gugatan ua, melalui kuasa hukumnya Hosland Benjamin Hutapea, SH, dkk. |
||||
| Sertifikat Adalah Bukti Kepemilikan Sah Atas Tanah | 2021-07-04 13:42:34 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) menolak untuk seluruhnya uji materiil Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Putusan Nomor 12/PUU-XIX/2021 dibacakan oleh Ketua MK Anwar Usman yang didampingi delapan hakim konstitusi lainnya dalam Sidang Pengucapan Putusan yang digelar pada Selasa (29/6 ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
