JAKARTA, Berita HUKUM - Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra mengungkapkan hasil audit BPK bisa sebagai alat bukti di pengadilan untuk menangani suatu perkara. Namun bukan untuk mengadili atau memeriksa hasil audit BPK. Sebab audit BPK tak ada yang berhak menilai karena sifatnya final dan mengikat sesuai perintah konstitusi.

"Hasil audit ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Mantan Penasehat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdullah Hehamahua menyebut pimpinan KPK bisa diperiksa oleh komite etik jika terbukti ada penyimpangan dalam menangani kasus dugaan korupsi pembelihan lahan Rumah Sakit Sumber Waras.

"Jika penyelidik dan penyidik sudah temukan dua alat bukti, kemudian saat gelar perkara ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman yakin hasil audit transaksi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait transaksi pembelian lahan RS Sumber Waras benar adanya karena
lembaga yang mempunyai otoritas untuk menyatakan adanya kerugian negara adalah BPK. Dikemukakannya juga, BPK menemukan beberapa kejanggalan dalam proses ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tim gabungan beberapa elemen organisasi dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik Prodem, Humanika, dan beberapa elemen aktivis mengadakan diskusi terbuka bersama dengan tema 'Grand Coruption Ahok & Para Kartelnya'. Dsikusi berupaya mencoba membahas dan eksplorasi lebih dalam untuk mengawal kasus korupsi yang sangat besar ya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Tokoh Masyarakat Tionghoa Lieus Sungkharisma merasa yakin jika Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) terlibat dalam kasus pengadaan lahan Sumber Waras.

"Saya yakin Ahok kena, ini jangan main-main semua orang tahu Ahok banyak beking yang kuat. Kalau istilah BPK korupsi sempurna karena ada kerugian negaranya, m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kasus pembelian lahan RS Sumber Waras terus bergulir. Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon menilai pembelian RS Sumber Waras yang dilakukan pemprov DKI dinilai banyak menyalahi prosedur, sebagaimana pula hasil laporan dan temuan audit investigasi BPK yang telah terbukti merugikan negara. Fadli Zon bersama Komisi III DPR RI berjanji ...Berita Selengkapnya

Oleh: Prijanto

MENGHERANKAN DAN ANEH. Kasus RS Sumber Waras sedang proses di KPK, tetapi ada Rapat Dengar Pendapat (RDP) kasus RSSW di Komisi III DPR RI Tumben sekali. Padahal, sebelumnya ada pernyataan tidak akan undang Ahok.

Di rapat itu hadir BPK, KPK, Gubernur DKI, YKSW (Yayasan Kesehatan Sumber Waras), Kepala Dinas Kesehatan DKI, Lurah T ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Direktur Utama Yayasan Kesehatan Sumber Waras (YKSW), Abraham Tedjanegara, membenarkan ada keterlibatan notaris bernama Fifi Lety disela proses pembelian sebagian lahan RS Sumber Waras oleh Pemprov DKI pada 2014.

"Notaris Fifi, setahu saya pernah diajukan," ujarnya saat jumpa pers di RS Sumber Waras (RSSW), Grogol, Jakart ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Dr. Harry Azhar Azis, MA menyampaikan terkait perseteruan antara BPK RI dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dimana hasil audit BPK yang dituduh Ahok laporan Ngaco, BPK menipu, dll, yang kesemuanya telah dilaporkan oleh BPK kepada Presiden Republ ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait perseteruan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI Jakarta dengan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dengan ketua Harry Azhar Aziz yang kini semakin memanas. Hal ini terkait menyusul adanya hasil audit BPK terhadap kasus pemprov DKI Jakarta pada pembelian lahan RS Sumber Waras, Jakarta B ...Berita Selengkapnya