JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - ICW melaporkan Sembilan partai politik yang ada di DPR ke Komisi Informasi Pusat (KIP) terkait tidak ditanggapi permintaan ICW kepada parpol untuk menyerahkan laporan keuangannya kepada lembaga tersebut.

Kesembilan partai politik yang diminta oleh ICW untuk menyerahkan laporan keuangannya adalah Partai Demokrat, Part ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk menyebutkan siapa pengusaha yang melindungi buron sekaligus tersangka kasus dugaan korupsi Nunun Nurbaeti. Desakan ini disampaikan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Donald Fariz kepad wartawan di gedung KPK, Jakarta, Kamis (24/11).

Menurut Donald, sebenarnya KP ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Indonesia Corruption Watch (ICW) menolak dilakukannya kocok ulang Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Komisi III DPR seharusnya berlandaskan pada aturan. Apalagi, Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa Busyro Muqoddas ditetapkan menjadi Ketua hingga tiga tahun ke depan.

"Seharusnya cukup memilih empat capim, ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Desakan sejumlah kalangan untuk mengevaluasi keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah sangat beralasan. Pasalnya, pengadilan tersebut sekarang ini telah berubah menjadi surganya bagi koruptor. Banyak terdakwa kasus korupsi dijatuhi vonis bebas.

Berdasarkan data yang dikeluarkan Indonesia Coruption Watch (ICW), tercat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Indonesia Corruption Watch (ICW) menyesalkan sikap tim pengacara tersangka Muhammad Nazaruddin yang memiliki serta menyimpan barang bukti keterlibatan pimpinan KPK Chandra M Hamzah dalam kasusnya itu.

Namun, hingga kini tim pengacara tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan wisma atlet SEA Games itu, tak mau membuk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ada 16 Kementerian terjerat kasus korupsi. Kementerian-kementerian ini ada yang masih dalam dugaan kasus korupsi maupun sudah ada putusan pengadilan yang tetap. “Ada 16 kementerian yang patut diduga terlibat korupsi. Sebagian kementerian itu berada di era pemerintahan SBY karena SBY menjabat sejak 2004,” kata Koordinator ...Berita Selengkapnya

*Diduga selewengkan dana APBD yang peruntukan hibah dan bansos

JAKARTA-Menjelang peaksanaan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Banten, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengeluarkan data cukup mengejutkan. LSM antikorupsi itu membeberkan dugaan korupsi dana APBD yang alokasinya diperuntukan hibah dan bantuan social (bansos) yang diduga melibatkan ...Berita Selengkapnya