Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Haji
 
Arab Saudi Cabut Aturan Prokes, Bukhori Ingatkan Pemerintah Tak Persulit Keberangkatan Jemaah Haji dan Umrah | 2022-03-09 08:37:35

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Bukhori menyambut positif kebijakan Arab Saudi yang mencabut aturan prokes Covid-19. Kebijakan itu dilansir dari Saudi Press Agency, Sabtu (5/3/2022) kemarin, Pemerintah Arab Saudi memutuskan untuk mengakhiri kebijakan pembatasan selama pandemi Covid-19 menyusul tingginya angka vaksinasi nasional d ...

Penyelenggaraan Haji Masih Tunggu Kepastian, Pemerintah Harus Beri Penjelasan ke Masyarakat | 2022-02-07 07:02:01

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang mengimbau kepada pemerintah untuk dapat memberi penjelasan kepada masyarakat terkait kepastian penyelenggaraan ibadah haji yang sampai dengan saat ini belum dapat dipastikan oleh Pemerintah Arab Saudi. Hal ini sebagai bentuk kewaspadaan munculnya berita-berita hoaks yang beredar ...

Yandri Susanto Dorong Pemerintah Matangkan Persiapan Haji dan Umrah | 2021-11-19 15:58:54

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto mendorong pemerintah untuk terus mempersiapkan persiapan haji dan umrah bagi jemaah Indonesia. Ia mengatakan jika perlu Pemerintah Indonesia harus bertemu langsung dengan Pemerintah Kerajaan Saudi di Riyadh untuk memastikan keberangkatan haji dan umrah tersebut.

"Kita dorong terus p
...

Segera Perbaiki Asrama dan Embarkasi Haji yang Rusak, Wakil Ketua MPR: Pemerintah Mesti Memahami Suasana Kebatinan Calon Jemaah Haji | 2021-09-04 12:20:25

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR, Syarief Hasan menyoroti banyaknya gedung asrama dan embarkasi haji yang mulai lapuk. Hal ini tentu sangatlah memprihatinkan, sebab di sisi lain pemerintah juga menunda keberangkatan jemaah haji Indonesia pada tahun ini. Ini menjadi pertanyaan publik mengingat pemerintah kerap kali mengklaim berhasil membangu ...

Watua MPR HNW Beri Saran Agar BPK Audit Dana Haji | 2021-06-10 03:49:00

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (Watua MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA mencermati simpang siur kabar soal dana haji, terkait pembatalan keberangkatan haji tahun 2021. Serta banyaknya permintaan publik agar dilakukan audit dana haji. Agar jemaah calon haji yakin bahwa dana mereka aman, da ...

Watua MPR Tidak Setuju Dana Haji untuk Pembangunan Infrastruktur | 2021-06-07 14:00:04

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Demokrat, Syarief Hasan menegaskan tidak setuju apabila dana haji digunakan untuk keperluan di luar peruntukan haji. Penegasan ketidaksetujuan tersebut juga disampaikan terhadap wacana pengalihan dana haji untuk keperluan pembangunan infrastruktur di Indonesia

Wacana ini kembali bergu
...

Kemenag Didesak Segera Tentukan Kebijakan Haji | 2021-06-04 03:21:15

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota DPR RI Saleh Partaonan Daulay mendesak Kementerian Agama (Kemenag) segera menentukan kebijakan haji yang hingga kini belum jelas. Apalagi, Pemerintah Arab Saudi belum memberikan kuota bagi Indonesia. Selama pandemi Covid-19, kuota haji Indonesia menurun dari sebelum pandemi sebanyak 221.000 jemaah per tahun.

"Sebe
...

Presiden Harus Turun Tangan Selesaikan Permasalahan Haji | 2021-06-01 04:07:34

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi VIII DPR RI Achmad meminta Presiden Jokowi agar turun tangan langsung dalam urusan haji di masa pandemi Covid-19 ini. Tidak hanya masalah kuota haji, vaksin calon haji Indonesia hingga kini masih dipersoalkan. Vaksin Sinovac yang banyak digunakan di Indonesia ternyata belum disertifikasi oleh WHO. Dan Pemerint ...

Saudi Gelar Ibadah Haji 2021, HNW Ingatkan Presiden Jokowi Segera Lobby Raja Salman | 2021-05-11 19:25:18

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) Dr. H. M Hidayat Nur Wahid, MA meminta Pemerintah melobby Kerajaan Arab Saudi, setelah Kementerian Haji dan Umrah negara tersebut menyatakan akan membuka pelaksanaan ibadah haji 2021 untuk warga dari luar Arab Saudi. Meski dilaksanakan dengan protoko ...

Komisi VIII Apresiasi Keputusan Arab Saudi Izinkan Keberangkatan Jemaah Haji Indonesia | 2021-04-10 06:38:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily menyambut baik keputusan Pemerintah Arab Saudi yang mengizinkan keberangkatan haji bagi jemaah asal Indonesia di tengah pandemi Covid-19 dalam jumlah terbatas. Ia mengatakan Pemerintah Indonesia telah mempersiapkan skenario untuk mengantisipasi kuota jemaah yang diberikan.

...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus
RUU PPRT Jadi Usulan Inisiatif DPR, PRT Ungkap Ini
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
Kejagung Tangkap dan Tetapkan Ketua Ombudsman Hery Susanto sebagai Tersangka Dugaan Korupsi Tata Kelola Nikel
Komisi III DPR Beri Penghargaan Upaya Kapolres Metro Bekasi Redam Konflik hingga Warga dan Pengembang Damai
PUSPOM TNI Sebut 4 Oknum Anggota BAIS, Terduga Pelaku Penyiraman Aktivis KontraS Andrie Yunus
Diduga Peras Tersangka hingga Rp 375 Juta, Direktur Resnarkoba Polda NTT Dicopot
Presiden hingga DPR Minta Polri Usut Tuntas Kasus Penyiraman Air Keras terhadap Aktivis KontraS Andrie Yunus


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]