JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa menegaskan bahwa menaikkan harga elpiji sepenuhnya wewenang PT Pertamina (Pereero), bukan pemerintah.

"Pemerintah tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi kecuali menyangkut subsidi," kata Hatta di Gedung Bursa Efek Indonesia (BEI), Kamis (2/1).

Menteri Hatta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Dahlan Iskan dianggap membohongi publik melalui revisi Inpres No. 14 Tahun 2011, Tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional Tahun 2010 untuk memindahkan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) Belawan ke Lampung. Dalam revisi itu, Dahlan berdalih akan pemindahan ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Masyarakat Langsa, Aceh meminta Pertamina dan Aparat penegak hukum untuk menindak dealers dan pangkalan penyaluran Gas 3 kg bersubsidi Pemerintah.

Hasil investigasi Tim dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dan Lembaga Swadaya masyarakat (LSM) Cakra bersama sejumlah awak media, Sabtu (02/11) di Kota Langsa, menemukan harg ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik menjamin, tidak akan menaikkan harga bahan bakar elpiji (LPG) 12 kilogram (kg) pada saat menjelang libur lebaran ini. Pemerintah masih mempertahankan harga elpiji 12 kg sebesar Rp 70.200 per tabung ke agen.

"Karena biasanya lebaran ini banyak masa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Untuk menjamin terpenuhinya harga jual bahan bakar gas untuk transportasi bagi konsumen, Menteri ESDM Jero Wacik telah menetapkan Keputusan Menteri ESDM No 2261 K/12/MEM/2013 tentang Harga Jual Gas Bumi dari Konraktor Kontrak Kerja Sama dan Badan Usaha Pemegang Izin Usaha Niaga Gas Bumi Melalui Pipa yang Dialokasikan Untuk B ...Berita Selengkapnya

ACEH, Berita HUKUM - Ketua Tim Pemantau Otonomi Khusus (Otsus) Pemerintahan Aceh dan Papua, Marzuki Daud mengatakan akan mendata ulang kembali persoalan ekspor gas ke luar negeri.

Menurut dia yang juga sebagai Anggota Komis VI DPR-RI, saat dihubungi pewarta BeritaHUKUM.com, Selasa (14/5) bahwa perusahaan-perusahaan dalam negeri terutama perusaha ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah hingga saat ini belum merekomendasi kenaikan harga elpiji 12 kilogram (kg) sebesar 30 persen pada pertengahan Maret 2013. Alasannya, saat ini waktunya belum tepat untuk menaikkan harga jual elpiji itu.

"Kita belum merekomendasikan sama sekali untuk dinaikkan, situasinya tidak memungkinkan untuk dinaikkan. Ja ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - PT Pertamina menilai kerugian gas elpiji 12 kilogram hingga akhir tahun ini mencapai Rp 4,6 triliun. Dari jumlah kerugian tersebut, Pertamina berencana menaikkan harga elpiji 12 kg sebesar Rp 2.000 tahun depan.

Menurut Direktur Pemasaran dan Niaga Pertamina Hanung Budya Yuktyanta, kenaikan elpiji tersebut dapat menekan ke ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Aparat Subdit Sumber Daya Lingkungan (Sumdaling) Ditreskrimsus Polda Metro Jaya menyita ribuan tabung gas elpiji ilegal di kawasan Pulogadung, Jakarta Timur. Tabung-tabung gas ini tidak mendapatkan izin distribusi dan belum lolos uji kelayakan dari Pertamina, Kamis (15/11).

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Rikwanto me ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Gerakan Anti Susilo Bambang Yudhoyono (GAS) menyerukan Tritura (tiga tuntutan rakyat Indonesia) jilid II untuk perubahan Indonesia yang lebih baik.

Menurut Koordinator GAS, Yosef Sampurna Nggarang, situasi hari ini sama dengan keadaan pada 1965 lalu. Di mana kaum pergerakan dan mahasiswa menggelorakan Tritura untuk m ...Berita Selengkapnya