JAKARTA, Berita HUKUM - Harga beras Indonesia lebih mahal dibanding harga di pasar internasional. Dampaknya, Indonesia sulit melakukan ekspor beras karena kalah murah.

Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso, menuturkan bahwa pihaknya pada awal tahun ini sempat berencana melakukan ekspor beras. Namun gagal karena harga beras Bulog terlalu mahal ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo menekankan agar laju kenaikan harga beras medium harus segera dihentikan, pasalnya dengan kenaikan harga tersebut masyarakat kelas menengah bawah dirugikan. Ia menyarankan kepada regulator, seperti tim ekonomi Kabinet Kerja bersama Badan Urusan Logistik (Bulog) harus segera memastikan kecukupan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah melalui Badan Pusat Statistik (BPS) telah merilis data produksi beras yang terbaru yakni dengan menggunakan metode Kerangka Sampling Area (KSA). Metode tersebut diakui lebih valid dibandingkan sebelumnya. Penerapan metode ini mulai digunakan sejak Januari 2018 untuk memperbaiki data produksi padi.

Hasilnya, ber ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Ekonom Rizal Ramli mengungkapkan, impor beras yang selama ini dilakukan ternyata dikelola oleh para kartel. Mereka mendapat keuntungan luar biasa besar. Padahal, harga beras, gula, dan bawang putih sangat murah di luar negeri. Hampir setengahnya dari harga di Indonesia. Tidak ada alasan mendesak bagi pemerintah, melakukan im ...Berita Selengkapnya

Oleh: Nasrudin Joha

TERNYATA, MENTERI satu ini tidak saja sukses menyakiti perasaan publik, setelah mengeluarkan berbagai ujaran ngawur. Beras mahal, ditawar. Harga telur naik, karena piala dunia. Cabe mahal, tanam sendiri. Menteri satu ini, menggenapi fatwa ajaib beberapa rekan sejawatnya : cacing sarden, berprotein. Daging mahal, makan bekicot ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan impor beras hingga 2 juta ton bukan hanya pengingkaran atas janji kampanye Joko Widodo-Jusuf Kalla pada 2014 lalu, namun juga kesemrawutan data stok beras seperti yang diakui menjadi bukti buruknya kinerja pemerintah.

Pengamat politik Jajat Nurjaman mengatakan, jika kesemrawutan data dijadikan alasan untuk melak ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPR mempertanyakan kebijakan Kementerian Perdagangan (Kemendag) yang kembali mengeluarkan izin importase beras sebanyak 1 juta ton. Pasalnya, tidak ada untuk impor. Terlebih pasokan beras cukup, harga juga terkendali.

Ketua Komisi IV DPR Edhy Prabowo mengatakan, segera melakukan penyelidikan izin importase beras ini. DPR ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Izin impor beras sebanyak satu juta ton yang diterbitkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) tidak selaras dan bertolak belakang dengan langkah Kementerian Pertanian (Kementan) menyerap gabah petani.

Pakar ekonomi pertanian asal Institute Pertanian Bogor (IPB), Prima Gandhi bahkan menyebut kebijakan yang akan terlaksana da ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Kebijakan impor beras diharapkan tidak dilakukan lagi, setidaknya dikendalikan untuk menjaga produksi dan harga beras nasional. Presiden Joko Widodo dalam pidato Pengantar RAPBN 2019 dan Nota Keuangannya juga ingin mengendalikan impor dan bahkan meningkatkan nilai ekspor.

Anggota Komisi IV DPR RI Endang Srikarti Handayani ...Berita Selengkapnya

JAKARTA , Berita HUKUM - Kepala Badan Ketahanan Pangan (BKP) Kementerian Pertanian Agung Hendriardi mengatakan stok beras menjelang Hari Raya Idul Fitri 1439 H tergolong dalam kategori yang aman.

"Stok beras kita di Bulog 1.527.000 ton Cadangan beras pemerintah dinyatakan aman itu antara 1-1,5 juta ton," ujar Agung di Toko Tani Indonesia (TTI) ...Berita Selengkapnya