JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya punya strategi sendiri dalam upaya mengungkap mafia anggaran di DPR. Penetapan Wa Ode Nurhayati sebagai tersangka, kemungkinan besar sebagai jalan masuk untuk membongkar praktik yang berlangsung di Badan Anggaran (Banggar) DPR itu.

“KPK tidk mau main-main dengan praktik ma ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN) DPR Wa Ode Nurhayati bersikap pasrah atas penetapannya sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Dirinya akan mengikuti proses hukum dalam kasus dugaan suap terkait pencairan dana bagi program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun anggaran 2011. ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Teka-teki dikeluarkannya status cekal terhadap anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR asal Fraksi PAN Wa Ode Nurhayati, akhirnya terjawab. Ternyata Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkannya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembahasan dana progran Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) tahun a ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Puluhan amplop yang diduga sebagai uang suap dari Sekda Pemkot Semarang, Jawa Tengah, AZ (Ahmad Zaenuri) yang diberikan kepada dua anggota DPRD Kota Semarang APS (Agung Purna Sarjono) dan M (Martono), ternyata hanya bernilai Rp 40 juta.

Meski relatif kecil, uang suap ini bukan hanya terkait pengesahan APBD tahun angg ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Anggaran (Banggar) DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta ikut bertanggung jawab atas kasus suap terkait pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) bidang trasmigrasi. Pasalnya, kedua lembaga ini yang menyetujui pencairan dana yang menjadi awal terjadinya penyuapan tersebut.

“Meng ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Setdirjen Pembinaan Penyiapan Pemukiman dan Penetapan Transmigrasi (P4T), Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya membantah dakwaan JPU Zet Todung Allo. Hal ini terkait sangkaan bahwa uang suap Rp 2 miliar dari kuasa direksi PT Alam Jaya Papua (AJP) Dharnawati itu untuk Menakertrans Muhaimin Iskandar. Jusru uang itu akan diber ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Meski telah ditekan dan disudutkan pimpinan Komisi III DPR dalam rapat konsultasi, tak membuat nyali Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ciut. Tim penyidik masih terus melakukan pengusutan dugaan adanya jaringan mafia di Badan Anggaran DPR.

"Pengusutan Banggar DPR belum selesai. Masih berlanjut, karena masih ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Olly Dondokambey memberikan pertanyaan mengejutkan. Dirinya bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Agus Martowardojo melakukan pertemuan untuk menetapkan dana Percepatan Pembangunan Infrstruktur Daerah (PPID) bidang transmigrasi di 19 kabupaten.

Hal ini dikatakan Olly Dondokombey kepada wa ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Menakertrans Muhaimin Iskandar akhirnya memenuhi panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia datang untuk memberikan keterangan terkait kasus dugaan suap pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (PPID) bidang transmigrasi 19 kabupaten di Indonesia.

Muhaimin datang di gedung KPK, Jakarta, Senin ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Dharnawati kembali menegaskan ada fee sebesar 5 persen untuk Badan Anggaran (Banggar) DPR, agar bisa mendapatkan proyek di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans). "Setahu saya lima persen yang ke (Banggar) DPR," kata dia kepada wartawan di gedung KPK, Jakarta, Jumat (30/9).

Pengusaha ini juga menga ...Berita Selengkapnya