JAKARTA, Berita HUKUM - Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2014 tersebut, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini tersebut sama dengan opini yang diberikan BPK atas LKPP Tahun 2013. Selama Tahun 2014 Pemerintah telah memperbaiki permasalahan yang mempengaruhi kewajaran laporan keuangan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Upaya Membangun pusat informasi perlindungan konsumen nasional merupakan bagian dari upaya mengembangkan perlindungan konsumen di Indonesia. Namun upaya tersebut perlu didukung data dan informasi perlindungan konsumen dari berbagai sumber.

“Sebelum terbentuknya Pusat Informasi Perlindungan Konsumen Nasional, langkah perta ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia yang dipimpin Ketuanya Harry Azhar Azis menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), di kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/4) siang lalu.

Ketua BPK menyampaikan maksud kedatangannya bersama seluruh anggota BPK menghadap Presiden. “Pertama-tama, kami lengkap dengan sel ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada Semester II tahun 2014, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memeriksa 651 obyek pemeriksaan, terdiri atas 135 obyek pada pemerintah pusat, 479 obyek pemerintah daerah dan BUMD, serta 37 obyek BUMN dan badan lainnya. Berdasarkan jenis pemeriksaannya, terdiri atas 73 obyek pemeriksaan keuangan, 233 pemeriksaan kinerja dan 345 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - DPRD DKI meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit dana sebuah yayasan yang didirikan Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama bernama Ahok Center.

Keberadaan yayasan tersebut sejak Ahok menjabat wakil gubernur DKI Jakarta medio tahun 2012 dengan mengumpulkan dana tanggung jawab sosial (Corporate Sosial Responsibility/ ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Pada semeseter II Tahun 2013, Badan Pemeriksa Keuangan telah memeriksa 662 objek pemeriksaan, yang terdiri dari 10.996 kasus kelemahan sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp 13,96 triliun.

Hal itu disampaikan oleh Ketua BPK Rizal Djalil pada penyerahan Ikhtisar Hasil ...Berita Selengkapnya

SULAWESI SELATAN, Berita HUKUM - Reformasi di bidang keuangan negara ditandai dengan lahirnya berbagai undang-undang yang menyangkut keuangan negara. Reformasi juga telah mendorong masyarakat untuk mengetahui tentang bagaimana keuangan negara dan keuangan daerah dikelola.

Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republ ...Berita Selengkapnya

SURABAYA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan RI melakukan quality assurance atas keuangan negara. Hal tersebut dilakukan dengan memeriksa pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, BUMN/D, dan lembaga atau badan lainnya yang mengelola keuan ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Bertempat di Aula Gandhi Gedung BPKP Pusat, Rabu (30/10) lalu, para insan kehumasan pemerintah yang tergabung dalam Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) berkumpul dalam acara workshop yang diselenggarakan oleh BPKP. Mengusung tema “Keterbukaan Informasi Pilar Anti Korupsi”, workshop dibuka oleh Sekretaris Utama BPKP Meidya ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pemeriksa Keuangan RI telah berhasil menyelesaikan 597 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dengan 13.969 temuan bernilai Rp56,98 triliun. 597 LHP tersebut terdiri atas 519 objek pemneriksaan keuangan, 9 objek pemeriksaan kinerja dan 69 objek Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT).
“Pada semester I Tahun 2013, BPK RI be ...Berita Selengkapnya