JAKARTA-Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyatakan, tidak baik jika terlalu sering melakukan perubahan terhadap UUD 1945. Untuk itu, dirinya mengimbau agar perubahan dilakukan jika sudah ada urgensi yang kuat. Hal itu diungkapkan Presiden saat memberikan sambutan dalam acara peringatan Hari Konstitusi di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis (18/8).

...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Amandemen kelima konstitusi yang diajukan akan diajukan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, diharapkan memasukkan legalitas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam UUD 1945. Dengan memasukan legalitas institusi penegak hukum ke dalam konstitusi, dimaksudkan lembaga itu menjadi kokoh dan tidak bisa dipengaruhi proses politik tertentu.

Me ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Syaifuddin mengatakan, lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu diperkuat dengan tidak hanya diatur dalam Undang-undang, tetapi juga harus diperkokoh dengan masuk dalam amandeman UUD 1945.

“Kami perlu memanfaatkan adanya kehendak amandemen UUD 1945 yang sekarang sedang diupayakan DPD dengan sejuml ...Berita Selengkapnya