|
|||||
| Pengadilan Tinggi Jakarta Menghukum Kembali Perusahaan Asuransi PT GEGII | 2025-01-06 18:01:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Perusahaan asuransi PT Great Eastern General Insurance Indonesia (PT GEGII) kembali dihukum oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk membayar klaim asuransi tertanggung. |
||||
| Kombes Donald Simanjuntak Akhirnya Dipecat dari Polri Buntut Kasus DWP | 2025-01-01 16:56:30 | |||||
 |
Berita HUKUM, JAKARTA - Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Donald Parlaungan Simanjuntak, yang menjabat sebagai Direktur Reserse Narkoba (Dirresnarkoba) Polda Metro Jaya akhirnya dipecat dari Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Berdasarkan putusan sidang Komisi Kode Etik dan Profesi Polri (KEPP) pada Selasa (31/12), Donald dinyatakan melanggar ...Berita Selengkapnya |
||||
| Kompleksitas Hukum Kepemilikan Tanah di Kecamatan Medan Satria | 2024-12-21 12:25:01 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Sebidang tanah seluas 7.515 M2 di Kelurahan Pejuang, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi telah berubah menjadi bom waktu hukum yang kompleks, dengan tiga dimensi sengketa yang saling tumpang tindih, yakni perdata, pidana, dan administrasi. Status kepemilikan yang membingungkan ini bukan sekadar masalah administratif, melaink ...Berita Selengkapnya |
||||
| Bayar Tiket Parkir Bukan Berarti Kendaraanmu Aman | 2024-12-11 21:07:01 | |||||
 |
Oleh: M. Zaky Djauzie, SH |
||||
| Kata Pakar Hukum Agraria, Non Eksekutabel Sebelum Ingkrah | 2024-12-11 09:33:53 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Para pihak yang sedang mengalami sengketa harus menunggu putusan yang sudah benar dan memiliki kekuatan hukum tetap (inkrah), sebelum melakukan eksekusi. Agar mendapatkan kepastian hukum. |
||||
| Psikiater Mintarsih Terus Perjuangkan Hak Sahamnya di Blue Bird Hingga ke DPR | 2024-12-07 18:48:44 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Psikiater lulusan dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dr. Mintarsih Abdul Latief Sp.KJ mengatakan tekanan terhadapnya tidak akan membuat ia berhenti berjuang untuk mendapatkan kembali haknya, berupa sahamnya di Blue Bird yang diduga dihilangkan. |
||||
| PT Damai Putra Group Tolak Eksekusi PN Bekasi, Langkah Tegas Melawan Ketidakadilan | 2024-12-03 18:49:48 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa hukum PT Hasana Damai Putra (Damai Putra Group) Fajar S. Kusumah SH menyayangkan rencana eksekusi lahan yang akan dilakukan oleh Pengadilan Negeri (PN) Bekasi ini. Karena dinilainya, bertentangan dengan prosedur hukum berlaku. |
||||
| Kejagung Kembali Sita Hasil TPPU Kasus Korupsi Korporasi Sawit, Jumlah Mencapai Rp 1,1 Triliun | 2024-11-13 09:27:27 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung RI kembali merilis perkembangan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dengan tindak pidana asal tindak pidana korupsi pada kegiatan usaha perkebunan sawit yang dilakukan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hu ...Berita Selengkapnya |
||||
| Perusahaan Asuransi GEGII Terbukti Langgar Hukum, Korban Minta OJK Beri Sanksi Tegas | 2024-11-05 23:44:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kuasa hukum PT Rajawali Bara Makmur (PT RBM) Fatiatulo Lazira, mengecam pernyataan perusahaan asuransi PT GEGII (Great Eastern General Insurance Indonesia) yang menuduh kliennya sembunyikan fakta material dalam proses penutupan asuransi. Menurutnya, tuduhan itu tidak berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan. |
||||
| Bawaslu Sebut Ada 195 Kasus Dugaan Tidak Netral Kepala Desa sejak Pilkada 2024 Dimulai | 2024-10-28 23:40:04 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mencatat ada 195 kasus pelanggaran netralitas kepala desa dan perangkat desa dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2024. Jumlah kasus dugaan kades tidak netral itu tersebar di 25 provinsi dan terhitung sejak mulai Pilkada hingga 28 Oktober 2024. |
||||
|
|||||
