JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Ketua Umum Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah, Din Syamsudin bersama berbagai elemen masyarakat Madani dan LSM. Mendatangi Mahkamah Konstitusi (MK) untuk mengajukan permohonan Judicial Review UU no.22 /2011 tentang Minyak dan Gas Bumi.

"Kami memiliki pandangan yang sama bahwa UU Migas membuka liberaliasi asing masuk de ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Harga jual gas bumi dari ConocoPhillips ke Duyong, Malaysia akan naik hampir 100 persen. Dengan kenaikan harga tersebut, pemerintah Indonesia akan memperoleh tambahan US$ 1 miliar (sekitar Rp 9 triliun)periode 2012-2022.

Hal ini mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi ...Berita Selengkapnya

Semarang (BeritaHUKUM,com). Laju pengurasan cadangan minyak Indonesia mencapai 8 kali laju pengurasan di negara-negara penghasil minyak utama dunia seperti Arab Saudi dan Libya. Tingginya laju pengurasan itu disampaikan Kepala Divisi Humas, Sekuriti, dan Formalitas Badan Pelaksana Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) Gde Pradnyana dalam pertemuan Perhimp ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merubah susunan Satuan Tugas Penanganan Kasus (Satgas) TKI di luar negeri, Hal ini berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) no. 8/2012 yang ditandatangani SBY bebrapa hari yang lalu.

Dimana Satgas yang masih dipimpin Maftuh Basyuni ini, menganti Wakil Ketuanya yang dahulu dijab ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) telah memulangkan General Manager Joint Operating Body (GM JOB) PT Petrochina Jabung, Zang Jung Wen. Hal ini terkait dengan ditemukannya pelanggaran mengenai izin prinsip dalam kegiatan ekploitasi atau pengeboran 18 sumur di Kabupaten Tanjung Jabung Barat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sejak terbitnya Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi Untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara, Pemerintah akan menjamin soal wewenang, Regulasi pengelolaan minyak dan gas bumi, dipastikan akan bersikap Prorakyat.

“Regulasi akan prorakyat, khususnya r ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Pemerintah diminta untuk tidak memaksakan program pembatasan subsidi BBM berlaku mulai 1 April 2012, tanpa memperhatikan dampak negatif dan kerugian masyarakat yang akan timbul. Pemerintah harus menyiapkan langkah-langkah solutif bersaman dengan pelaksanaan program tersebut agar dampak negatif dapat dikurangi.

“Jika ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyepakati perjanjian dengan BP Migas. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi di bidang tersebut. Penandatanganan kesepakatan itu dilakukan Ketua KPK Busyro Muqoddas dengan Kepala BP Migas Priyono yang berlangsung di gedung KPK Jakarta, Senin (14/11).

Busy ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Satuan Tugas TKI membantah informasi yang menyebut bahwa TKI asal Majalengka, Tuti Tursilawati (27) akan dieksekusi mati oleh pemerintah Arab Saudi dalam pekan ini. Eksekusi hanya akan dilakukan, setelah ada keputusan raja. Tapi hal itu hingga kini belum ada.

"Tidak benar ada pemancungan (dalam pekan ini). Sudah ada ...Berita Selengkapnya

JAKARTA-Sebuah tempat penyuntikan elpiji ilegal berhasil digerebek polisi di Jalan Griya Wartawan RT 08/05, Nomor 43, Cipinangbesar Selatan, Jatinegara, Jakarta Timur, dinihari tadi. Dari tempat itu, polisi mengamankan dua pelaku dan menyita ratusan tabung gas elpiji dari berbagai ukuran. Polisi juga menyita dua truk berikut isinya, masing-masing b ...Berita Selengkapnya