JAKARTA, Berita HUKUM - Pemerintah menetapkan harga gas baik hulu maupun hilir secara resmi mengalami kenaikan mulai 1 September 2012 besok.

Dirjen Migas Kementerian ESDM, Evita Legowo, di Jakarta, Jumat (31/8), mengemukakan Menteri ESDM sudah menandatangani pemberlakuan kenaikan harga gas itu.

"Sepertinya hari ini ditandatangani, dan akan be ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah batal dilantik beberapa waktu lalu, akhirnya 4 orang pejabat Badan Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) dilantik.

Empat pejabat baru yang dilantik terdiri dari:

1. Wakil kepala Migas baru adalah Johanes Widjonarko (sebelumnya Deputi Umum BP Migas)
2. Deputi Perencanaan BP Migas Aussie Gautama ...Berita Selengkapnya

JAKARTA, Berita HUKUM - Dalam rangka mencegah kerugian negara dari sektor hulu migas, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengadakan pertemuan untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antarlembaga dan kementerian terkait pengelolaan hulu migas. Lembaga tersebut adalah Direktorat Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM; Direktorat Jenderal Pajak, Direk ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Mengenai persoalan kelangkahan Bahan Bakar Minyak ( BBM), di Kalimantan, kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas), Andy Someng menungkapkan, hanya bisa menambah kuota sebanyak 5 persen. Dan itupun hanya kuota BBM jenis premium.

"Cuma premium, ya, sebesar lima persen," ujarnya usai menghadiri rapat ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Gerakan Anti Susilo Bambang Yudhoyono (GAS) menyerukan Tritura (tiga tuntutan rakyat Indonesia) jilid II untuk perubahan Indonesia yang lebih baik.

Menurut Koordinator GAS, Yosef Sampurna Nggarang, situasi hari ini sama dengan keadaan pada 1965 lalu. Di mana kaum pergerakan dan mahasiswa menggelorakan Tritura untuk m ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Hari ini Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang permohonan Uji Materi Undang-undang (UU) No. 22 /2001 tentang Minyak Bumi dan Gas (UU Migas) yang diajukan oleh Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bersama dengan beberapa Ormas Keagamaan.

Menurut Kuasa hukum PP Muhammadiyah, Syaiful Bakhri UU Migas telah mendegradasik ...Berita Selengkapnya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendukung upaya pencegahan korupsi yang diterapkan di lingkungan pejabat dan pegawai kantor BP Migas. Upaya tersebut diwujudkan dengan peresmian Pedoman Pengendali Gratifikasi (PPG) dan pemberlakuan Sistem Pelaporan Pelanggaran Whistle Blowing System (WBS) di kantor BP Migas, Gatot Subroto, Jakarta, Selasa (10/4 ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) – Sistem birokrasi yang buruk dan tidak sistematis penyebab minimnya kehadiran calon investor di bidang minyak dan gas bumi. Hal tersebut diungkapkan Wakil Menteri (Wamen) ESDM, Prof. Widjajono Partowidagdo melalui surat elektroniknya yang dikutip BeritaHUKUM.com, Rabu, (11/4).

Guna mengatasi sejumlah permasalahan yang ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas) melakukan efisiensi biaya operasi dan investasi (cost recovery) yang akan ditagihkan ke Negara oleh Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKS) tahun 2012. Nilai selisih dari efisiensi cost recovery sebesar US$ 2,3 miliar.

Penagihan efisiensi biaya operasi d ...Berita Selengkapnya

JAKARTA (BeritaHUKUM.com) - PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk, mencatat penurunan pendapatan usaha sebesar 1,02 persen menjadi Rp. 19,57 triliun per Desember 2011 dibanding periode yang sama tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 19,77 triliun.

Seperti dikutip dari laporan keuangan yang diterbitkan perseroan di Jakarta, Jumat (30/3/2012), laba ...Berita Selengkapnya