Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index

    Sekjen DPR
 
Jumlah Deputi Setjen DPR Dipangkas, Muncul Badan Keahlian dan Staf Khusus Pimpinan | Thursday 12 Mar 2015 16:23:10

JAKARTA, Berita HUKUM - Guna melaksanakan ketentuan Pasal 413 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 2 Maret 2015 telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 201 ...

DPR, Pemerintah, TNI, dan Polri Anggap Peran DPR dalam Pemilihan Panglima dan Kapolri Sesuai Prinsip 'Checks and Balances' | Wednesday 11 Mar 2015 11:17:51

JAKARTA, Berita HUKUM - Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang permohonan uji materi UU No. 2/2002 tentang Polri, UU No.3/ 2002 tentang Pertahanan Negara dan UU No.34/2004 tentang TNI, dengan agenda mendengarkan keterangan Presiden, DPR, TNI dan Polri, di ruang Sidang Pleno MK, pada Selasa (10/3).

Perkara yang teregistrasi dengan No
...

Anggaran Rumah Aspirasi Rp 150 Juta Per Anggota DPR | Wednesday 04 Mar 2015 08:43:02

JAKARTA, Berita HUKUM - Anggaran program Rumah Aspirasi (RA) bagi para anggota DPR RI ditetapkan sebesar Rp 150 juta per anggota per tahun dalam APBN-P 2015. Namun, anggaran RA belum terealisasi hingga kini, karena masih dalam proses pembahasan di pemerintah.

Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI Agung Budi Santoso mengungkapkan ha
...

Komisi II DPR Setujui Revisi UU Pilkada dan UU Pemda di Bawa Ke Paripurna | Tuesday 17 Feb 2015 08:05:38

JAKARTA, Berita HUKUM - Komisi II DPR menyetujui perubahan UU No.1 Tahun 2015 tentang Pilkada dan UU No.2 Tahun 2015 tentang Pemda di bawa ke dalam pembicaraan tingkat II dalam Rapat Paripurna, Selasa besok (17/2).

Demikian dikatakan Ketua Komisi II DPR Rambe Kamarul Zaman, saat Komisi II DPR melakukan Raker dengan Menkumham Yasona H laoly, jaja
...

25 Persen Tatib DPD RI, Hak Bertanya pada Presiden | Saturday 07 Feb 2015 17:56:16

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua Badan Kehormatan (BK) DPD RI, AM. Fatwa mengatakan, dalam tata tertib (Tatib) DPD RI mempunyai 25 persen hak untuk bertanya pada Presiden. Dimana semuanya termasuk dalam hak mengajukan pendapat, dan hak pembelaan diri demi untuk kepentingan orang banyak.

“Sesuia dengan Tatib DPD RI mempunyai 25 persen hak untuk bert
...

DPR Tetap Dukung KPK dan Polri | Monday 02 Feb 2015 18:10:06

JAKARTA, Berita HUKUM - Pimpinan DPR mengharapkan KPK dan Polri tetap bisa berjalan seiring sejalan sebagaimana yang kita inginkan bersama. Intinya Dewan mendukung KPK maupun Polri, dengan harapan kedua institusi tersebut bisa melaksanakan tugasnya dan berjalan dengan baik. Hal itu ditegaskan Ketua DPR Setya Novanto seusai menerima Dewan Pertimbang ...

Tidak Ada Pemerintahan Baik Tanpa Lembaga Pengawas kuat | Tuesday 13 Jan 2015 11:47:22

JAKARTA, Berita HUKUM - Ketua DPR Setya Novanto menekankan, masyarakat Indonesia menunggu apa yang akan dilakukan DPR pada Masa Sidang II Tahun Sidang 2014–2015 ini. Maka dari itu, Pimpinan DPR mengajak seluruh Anggota DPR pada Masa Sidang II ini, untuk secara sungguh-sungguh menjalankan tugas konstitusional dalam kerangka checks and balances.

...

DPR Diminta Tingkatkan Daya Kritis dan Kontrol Pada Pemerintah | Monday 12 Jan 2015 16:31:33

JAKARTA, Berita HUKUM - Terkait dengan pengalihan subsidi BBM, Ketua DPR Setya Novanto meminta anggota Komisi-Komisi untuk meningkatkan daya kritis dan kontrol kepada Pemerintah. Dengan demikian, janji Pemerintah yang mengalihkan anggaran untuk kegiatan yang bersifat produktif dan untuk kepentingan peningkatan standar kehidupan masyarakat kecil, be ...

Pembubaran Lembaga-lembaga Boros Harus Cermat dan Hati-hati | Wednesday 07 Jan 2015 12:38:31

JAKARTA, Berita HUKUM - Pembubaran lembaga-lembaga yang dinilai memboroskan keuangan negara hendakya dilakukan secara cermat dan hati-hati dan melalui uji publik. Bahkan kalau perlu dikonsultasikan dengan DPR sehingga tidak menimbulkan konflik dan berpeluangan menuai gugatan.

“Intinya harus ada kriteria khusus, lembaga apa saja yang layak dibub
...

Sekjen DPR RI Lepas Tim Sukarelawan | Monday 22 Dec 2014 23:21:39

JAKARTA, Berita HUKUM - Sekjen DPR RI, Winantuningtyastiti, Senin (22/12) melepas Tim Sukarelawan yang akan menyerahkan langsung bantuan dari Pegawai dan staff Kesetjenan DPR RI ke para korban bencana tanah longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah.

“Alhamdulillah setelah pekan sebelumnya Pimpinan dan anggota DPR mendatangi dan memberikan secara lang
...



First Previous Next Last


Untitled Document

 Beranda | Berita Utama | White Crime | Lingkungan | EkBis | Cyber Crime | Peradilan | Pidana | Perdata | Pledoi | Politik | Legislatif | Eksekutif | Selebriti | Pemilu | Nusantara | Internasional | ResKrim | Gaya Hidup | Opini Hukum | Profil | Editorial | Index


 Berita Utama >
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum
• Dirut PT TGSI Lapor Propam Polri terkait Penanganan Perkara di Polres Metro Jaksel, Dugaan Kriminalisasi Mencuat
Untitled Document

  Berita Terkini >>
   
• MPR RI Segera Tindaklanjuti Surat Pengunduran Gibran Rakabuming Raka dari Kursi Wapres
• IKAL-Lemhannas Dorong Bongkar Motif dan Tujuan Penyadapan Ilegal Presiden yang Libatkan Alumni
• Listyo Sigit Prabowo Ditetapkan sebagai Tersangka Dugaan Penyadapan Ilegal terhadap Presiden
• Gerindra Dorong Tindak Lanjut Suket Tidak Sah Gibran Rakabuming Raka dan Selesaikan secara Konstitusional
• Munaslub IWAPI 2026 Sah dan Mengikat, Pemberhentian 26 Ketua DPD Cacat Hukum


Untitled Document

Beranda | Tentang Kami | Hubungi | Redaksi | Partners | Info Iklan | Disclaimer

Copyright2011 @ BeritaHUKUM.com
[ View Desktop Version ]