|
|||||
| Operasi Gakkum PPKM Darurat, Polisi: 103 Perusahaan Non Esensial Disegel dan 2 Diproses Pidana UU Wabah Penyakit | 2021-07-07 18:33:17 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Yusri Yunus menyebut, sedikitnya ada 103 perusahaan non esensial dan non kritikal di Jakarta yang kedapatan melanggar aturan |
||||
| Anggota DPR Desak Pemerintah Tutup Perjalanan Internasional Selama PPKM | 2021-07-06 17:42:30 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Anggota Komisi V DPR RI Irwan menyebut hal terpenting yang perlu dilakukan pemerintah pusat selama Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat saat-saat ini adalah menutup pintu masuk perjalanan internasional. Pasalnya, sejumlah varian baru virus Corona berasal dari luar negeri seperti India, Inggris, dan Afri ...Berita Selengkapnya |
||||
| PPKM Mikro Diperketat, Difokuskan di 43 Kota Kabupaten Non Jawa Bali | 2021-07-06 15:54:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Setelah pada 3 Juli 2021 dimulai Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di Pulau Jawa dan Bali, maka mulai 6 Juli 2021 esok (sesuai periodisasi tahapan PPKM Mikro), akan dimulai PPKM Mikro Tahap XII yang difokuskan pada daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Bali. |
||||
| Klaim Vaksin Johnson & Johnson Efektif Melawan Covid-19 Varian Delta | 2021-07-06 10:46:32 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Johnson & Johnson mengatakan bahwa dosis tunggal vaksin COVID-19 buatannya menunjukkan hasil yang efektif terhadap Delta dan varian lainnya. |
||||
| Hidup Di Era 'Herd Immunity' | 2021-07-06 08:23:54 | |||||
 |
Oleh: Dr. H. Tony Rosyid |
||||
| Ini Juknis Penegakan Hukum dari Jampidum Bagi Pelanggaran PPKM Darurat Covid-19 | 2021-07-06 07:25:36 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Para Jaksa di seluruh Indonesia, saat ini tak perlu khawatir lagi untuk melakukan penegakan hukum bagi para pelanggar protokol kesehatan (protkes), pada saat melaksanakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat. Karena tujuannya agar dapat memutus mata rantai penyebaran dan penularan virus corona (Covid -1 ...Berita Selengkapnya |
||||
| Dr Tifa: Tidak Ada Negara yang Boleh Memaksakan Vaksinasi, Apalagi dengan Ancaman Hukuman atau Sangsi pada Rakyat | 2021-07-06 01:47:20 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Demi menekan laju pandemi virus corona yang kembali meledak pemerintah terus menggencarkan program vaksinasi Covid-19. |
||||
| Yudistira Apresiasi Kapolres Jaksel Terkait Razia Protkes | 2021-07-05 22:24:24 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Aparat gabungan TNI-Polri dan Satpol PP di wilayah hukum Jakarta Selatan menggelar razia protokol kesehatan (protkes) dimasa Pandemi Covid-19. Dalam razia prokes itu dipimpin langsung oleh Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol. Azis Andriansyah, SH, SIK, MHum. |
||||
| Hari Kedua PPKM Darurat, Bupati Sidak Sejumlah Tempat | 2021-07-05 15:53:39 | |||||
 |
BOGOR, Berita HUKUM - Bupati Bogor Ade Ade Yasin didampingi Kapolres Bogor, AKBP Harun, Dandim 0621 Kabupaten Bogor Letkol. Sukur Hermanto dan Kasatpol PP, Agus Ridho, melakukan inspeksi mendadak (Sidak) memantau langsung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ke sejumlah tempat di Kabupaten Bogor, Minggu (4/7). |
||||
| Usulan PKS Kurangi Dampak PPKM Darurat: Bansos Diperluas hingga Diskon Tarif PLN | 2021-07-04 21:00:38 | |||||
 |
JAKARTA, Berita HUKUM - Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Hidayat Nur Wahid mengkritisi rencana Pemerintah akan memberikan tiga jenis bantuan sosial selama PPKM Darurat. Bantuan itu adalah Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM), Program Sembako sebanyak 18,8 juta KPM, dan pencairan perpanjangan Bansos t ...Berita Selengkapnya |
||||
|
|||||
